Peringatan Sekjen PBB Jika AS Mundur dari Kesepakatan Iklim Paris

Liputan6.com, New York - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan, jika Amerika Serikat memutuskan hengkang dari Kesepakatan Paris untuk Perubahan Iklim, kemungkinan akan ada konsekuensi ekonomi, keamanan, dan sosial yang negatif bagi negara itu.

Peringatan itu dikeluarkan Guterres setelah ia meminta para pemimpin dunia untuk mematuhi kesepakatan tersebut. Sebagai sekjen, ini merupakan pidato pertama Guterres tentang perubahan iklim.

Guterres menyampaikan pidatonya tersebut di New York University Stern School of Business di tengah masa penantian akan kebijakan pemerintahan Donald Trump. Dunia saat ini tengah menunggu, apakah Trump akan mempertahankan Kesepakatan Paris yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau justru menarik diri.

Usai pidato, tepatnya dalam sebuah sesi tanya jawab, seorang siswa bertanya bagaimana AS dapat mengatasi perubahan iklim ketika presidennya justru mengancam mundur dari Kesepakatan Paris.

"Jika seseorang meninggalkan kekosongan, saya jamin orang lain akan mengisinya," kata Guterres sebelum menjelaskan konsekuensi jika AS memutuskan hengkang.

"Saat ini, aspek ekonomi dan sosial terkait dengan aspek lingkungan, juga terkait dengan aspek keamanan, dan risiko konflik," ungkap sekjen PBB asal Portugal tersebut seperti dilansir The Guardian, Rabu (31/5/2017).

Dia melanjutkan, "Jika Anda membiarkan kekosongan ditempati orang lain, Anda dapat menciptakan masalah bagi keamanan internal Anda sendiri."

Lebih lanjut Guterres yang merupakan mantan perdana menteri Portugal tersebut menyebutkan, jika AS benar-benar mundur dari Kesepakatan Paris maka penting bagi kota, negara-negara bagian, dan elemen bisnis di Negeri Paman Sam untuk tetap terlibat dengan poin-poin yang telah ditetapkan.

Sebelumnya, Trump mengancam akan membawa AS keluar dari Kesepakatan Paris yang melibatkan nyaris seluruh negara di dunia. Namun Guterres menegaskan, kesepakatan tersebut tidak bergantung pada partisipasi pemerintah AS.

Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer mengatakan, Presiden Trump menginginkan kesepakatan yang adil bagi rakyat AS. Menurutnya, Trump menghabiskan banyak waktu untuk mempertimbangkan kesepakatan tersebut.

Pada Sabtu lalu, Trump menyatakan bahwa ia akan mengumumkan dalam waktu dekat kebijakannya tentang Kesepakatan Paris. Sebelumnya, ia menolak untuk menyampaikan hal tersebut dalam momen KTT G7 yang berlangsung di Sisilia, Italia.

Negara-negara yang tergabung dalam G7 seperti Jerman, Italia, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang telah menegaskan kebijakan mereka: mendukung Kesepakatan Paris yang ditandatangani pada Desember 2015. Sejauh ini, kesepakatan tersebut telah diratifikasi oleh 147 negara, termasuk AS.

Menggarisbawahi pentingnya kesepakatan tersebut, dalam pidatonya di New York, Guterres menjelaskan ancaman perubahan iklim terhadap dunia. Ia katakan, dunia "berantakan" karena negara-negara dan komunias di mana-mana menghadapi tekanan seperti jumlah populasi yang melonjak, kelangkaan air, dan kerawanan pangan.

Guterres juga mengingatkan bahwa perubahan iklim adalah multiplier dari banyak ancaman lainnya, termasuk kemiskinan, pemindahan dan konflik, dan orang "pertama serta terburuk" yang terkena dampak adalah masyarakat miskin, rentan, dan terpinggirkan.

"Sangat penting bagi dunia untuk menerapkan Kesepakatan Paris...," tutur Guterres.