Strategi Menko Luhut dan Wiranto Atasi Efisiensi Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto menyampaikan kepada Banggar DPR terkait pemotongan anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Total anggaran yang dipangkas di dua kementerian ini senilai Rp 90 miliar.

"Nanti akan kami bahas ini dengan Kementerian Keuangan, BI dan Bappenas agar anggaran Menko tidak dipotong, karena ini menyangkut soal orang. Jadi kami setujui untuk dibahas lebih lanjut," ucap Ketua Banggar DPR, Azis Syamsuddin mengakhiri Rapat Kerja RKA K/L di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Menko Luhut dalam paparannya, Kemenko Bidang Kemaritiman mendapat jatah efisiensi anggaran sebesar Rp 50 miliar di RAPBN-P 2017. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga sebesar Rp 16 triliun.

"Dipotong Rp 50 miliar. Angka yang tidak besar, pengaruhnya tidak besar. Tapi kalau itu dikembalikan, mungkin bisa lebih banyak yang diperbuat dari sekarang ini," Luhut mengatakan.

Dari datanya, alokasi anggaran Kemenko Bidang Kemaritiman pada APBN 2017 sebesar Rp 350,53 miliar. Namun dipangkas Rp 50 miliar, sehingga usulan di RAPBN-P 2017 menjadi Rp 300,53 miliar.

Digunakan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Kemenko Bidang Kemaritiman sebesar Rp 165,43 miliar dan program koordinasi pengembangan kebijakan kemaritiman Rp 135,10 miliar. Masing-masing program dipangkas Rp 2 miliar dan Rp 48 miliar.

Efisiensi, Luhut mengakui, diarahkan pada belanja barang, antara lain perjalanan dinas, belanja honor, belanja jasa, belanja pertemuan, serta belanja operasional dan non operasional lainnya.

"Umur Kemenko Bidang Kemaritiman baru 2 tahun, dan masih proses sehingga harus ada evaluasi mengenai organisasi ini. Setelah saya dalami selama setahun jadi Menko Maritim, ada dua sisi yang kurang disentuh, yakni soal ekonomi dan keamanan," tegas Luhut.

Sementara itu, Menko Bidang Polhukam, Wiranto mengaku jatah pemangkasan anggaran Kemenko Bidang Polhukam di RAPBN-P 2017 sebesar Rp 40 miliar atau 12,38 persen menjadi Rp 282,95 miliar dari pagu APBN 2017 yang sebesar Rp 322,95 miliar.

"Saat penyusunan APBN 2017, banyak yang bilang dengan tugas yang banyak utamanya mengurus manusia karena politik, hukum, dan keamanan berkaitan dengan manusia, duitnya sedikit. Tapi saya bertahan tidak usah ditambah, eh tahu-tahu dipotong Rp 40 miliar. Tidak apa sih," ujar Wiranto.

Wiranto menjelaskan, pagu anggaran APBN 2017 sebesar Rp 322,95 miliar sebetulnya sudah termasuk penambahan anggaran Saber (Sapu Bersih) Pungli sebesar Rp 41 miliar. Ia mengklaim kinerja Satgas Saber Pungli sangat efektif.

"Sudah setahun Saber Pungli berjalan, hasilnya luar biasa sekali dan diapresiasi masyarakat. Yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) sudah lebih dari 500 OTT, cuma tidak terekspose. Dengan pengajuan tambahan anggaran waktu itu Rp 41 miliar, sebenarnya sangat efektif dengan hasil yang bisa didapatkan menghemat anggaran negara sampai triliunan rupiah," tutur dia.

Sayangnya, kata Wiranto, anggaran Rp 322,95 miliar harus dipotong sebesar Rp 40 miliar. Efisiensi diarahkan dengan mengurangi volume perjalanan dinas di dalam dan luar negeri, kegiatan rapat di luar kantor, serta belanja non operasional.

"Pemotongan sesuai instruksi Presiden. Mudah-mudahan tidak mengganggu kinerja dan tugas pokok Kemenkopolhukam yang sangat strategis. Sampai akhir tahun kami akan laksanakan," ujar dia.

Namun demikian, Wiranto menjelaskan kepada DPR, ada pergeseran anggaran sebesar Rp 4,6 miliar dari program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ke program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

"Kami geser anggaran Rp 4,6 miliar supaya kami bisa melaksanakan tata kelola instansi yang baik. Untuk memberikan reward, karena penilaian dari Menteri PAN-RB di Polhukam sangat bagus sekali dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perlu reward. Tatkala reward diputus pemerintah, Menko bilang tidak ada duit, maka solusinya penggeseran anggaran," ujar Wiranto.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini: