112 Proyek Infrastruktur Jokowi Bakal Terganjal di Tahun Politik?

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Arie Yuriwin mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar mengantisipasi pembangunan proyek infrastruktur di tahun politik (2018-2019).

"Tahun depan sudah masuk tahun politik. Ini harus diperhitungkan pemda dengan mengantisipasinya," kata Arie saat acara Seminar Nasional Pengadaan Tanah di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Dia mencontohkan bagaimana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden menunda rencana pembangunan Bandara Kulonprogo, Yogyakarta pada 2014.

"Saat penyelesaian Bandara Kulonprogo, ketika itu masuk tahap sosialisasi dan turun ke publik, tapi tertunda lantaran ada pemilihan legislatif (pileg), kemudian pemilihan Presiden dan Wapres. Jadi biasanya bisa berlarut-larut dan terkendala di tahun politik," jelas Arie.

Pemerintah, kata dia, telah menyelesaikan pembangunan 5 proyek dari 245 proyek dan 2 program Proyek Strategis Nasional (PSN) sampai dengan Juni 2017. Sedangkan 130 proyek dalam tahap konstruksi.

"Sementara 12 proyek masih dalam tahap transaksi dan 100 proyek dalam proses penyiapan. Jadi masih ada tugas menyelesaikan 112 proyek pada 2018-2019, makanya kita ingin kebut. Sedangkan penyelesaian proyek hingga 2017 sebesar 54 persen," ujar Arie.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sementara itu, Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Rahayu Puspasari menambahkan, Badan Layanan Umum (BLU) LMAN memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 35,4 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 untuk pembebasan lahan prioritas pembangunan nasional.

"Tahun depan Rp 35,4 triliun, tapi itu belum meng-cover kebutuhan tanah seluruh PSN. Karena pengadaan lahan masih menjadi utama," tutur Rahayu.

Jumlah alokasi Rp 35,4 triliun di tahun depan lebih tinggi daripada patokan sebesar Rp 32,05 triliun di APBN-Perubahan 2017. Dana sebesar Rp 32,05 triliun itu untuk membebaskan lahan 78 proyek, yakni 43 ruas tol, 1 pelabuhan, sebanyak 6 infrastruktur kereta api dan 27 bendungan plus 1 NCICD.

Sementara di APBN-P 2016, BLU LMAN hanya mengantongi anggaran Rp 16 triliun untuk pendanaan lahan 27 proyek, yakni 5 ruas tol Trans Sumatera, 9 ruas tol Trans Jawa, sebanyak 2 proyek ruas Non Tol Trans Jawa, 9 ruas tol Jabodetabek, dan 2 ruas lainnya.