Sri Mulyani: Pemerintah Tak Mau Menzalimi Generasi Milenial

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, demografi Indonesia didominasi generasi muda yang menjadi penggerak ekonomi nasional. Menyadari hal tersebut, Indonesia perlu menggeser ekonomi dari berbasis sumber daya alam kepada sumber daya manusia.

"Sejak Orde Baru, pertumbuhan ekonomi kita didorong komoditas, karena kita punya kekuatan di sumber daya alam. Untuk menjadi negara besar di 2030-2045, kita harus mentransformasi ekonomi dari sumber daya alam ke sumber daya manusia," ujarnya saat Peringatan Hari Oeang di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Oleh karena itu, Sri Mulyani lebih jauh menjelaskan, pemerintah melakukan investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia sejak usia dini. Dengan basis penduduk sekitar 262 juta jiwa, demografi Indonesia berisi anak-anak muda.

"Dengan adanya teknologi, terjadi perubahan dan pergeseran ekonomi kita. Pergeseran ini cepat sekali. Tidak ada lagi jarak antara sini dengan New York, kita bisa FaceTime, WhatsApp Call, sehingga jarak bisa terlewati dengan teknologi," jelasnya.

Dia menyebut, saat ini jumlah orang yang melakukan transaksi online meningkat signifikan. Dari 2014 masih sekitar 20 juta orang menjadi 70 juta orang pada 2017. Peningkatan jumlah orang yang bertransaksi online didorong karena belanja online yang sekarang ini sudah menjadi gaya hidup.

"Di Jakarta saja, mau pesan makan tinggal pakai aplikasi ojek online. Aplikasi sudah menjadi keseharian kita," ujarnya.

Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan, generasi milenial memiliki tiga ciri, yakni harus terkoneksi dengan jaringan internet, konfiden, dan kreatif. Pemerintah tidak ingin membatasi, bahkan menutup generasi milenial terhadap tiga hal tersebut.

"Kalau tiga hal ini dikurung dengan regulasi pemerintah, berarti negara menzalimi mereka (generasi milenial). Pemerintah ingin buat tiga hal ini jadi potensi, bukan disaster, sehingga Indonesia bisa menciptakan suatu aset yang kreatif dan aktivitas ekonomi untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur," ujarnya.

Namun demikian, kata Sri Mulyani, orang-orang yang bisa menikmati atau mengakses aplikasi ini adalah mereka yang memiliki akses listrik, akses internet, serta infrastruktur. Tanpa fasilitas tersebut, generasi muda di Indonesia tidak mampu menciptakan ide-ide brilian.

"Ada hak anak-anak Indonesia untuk bisa menjadi Nadiem (CEO GoJek) baru. Yang bisa menciptakan kesempatan kerja dan merealisasikan idenya menjadi sebuah produk," tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Maka dari itu, ucapnya, negara hadir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah fokus untuk investasi di sumber daya manusia, seperti mengalokasikan anggaran kesehatan 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), anggaran pendidikan porsinya 20 persen dari PDB, dan anggaran pengentasan kemiskinan.

"Jadi ini bukan karena populis mendekati tahun politik, tapi ini hak rakyat Indonesia. Tidak mungkin kita bisa bangun sumber daya manusia, kalau tidak ada infrastruktur, seperti telekomunikasi, listrik, dan lainnya. Jadi pembangunan infrastruktur bukan suatu kemewahan dan hobi, tapi ini suatu kebutuhan mendesak," ujar Sri Mulyani.