Kata Kepala Bappenas soal Biaya Infrastruktur Pakai Dana Amal

Pemerintah mengkaji sejumlah pembiayaan untuk proyek infrastruktur termasuk pemanfaatan dana amal.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 30 Okt 2017, 12:45 WIB
Diterbitkan 30 Okt 2017, 12:45 WIB
PHOTO: Bahas Kerjasama Investasi, Kepala Bappenas Lakukan Pertemuan dengan World Bank
Menteri PPN / Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berjabat tangan dengan anggota World Bank dan International Finance Corporation (IFC) di World Bank, Washington DC, Rabu (11/10). (Liputan6.com/Pool/Bappenas)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah merencanakan pembiayaan infrastruktur dengan skema blended financing yaitu memanfaatkan dana amal dari orang kaya atau filantropi. Wacana ini diutarakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Lantas, bagaimana tanggapan Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro?

"Secara garis besar sangat dimungkinkan untuk mengurangi cost of fund," kata dia kepada Liputan6.com seperti ditulis di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Bambang menuturkan, pembiayaan tersebut biasanya diterapkan pada kegiatan ekonomi hijau (green economy) hingga pembangunan yang berkelanjutan sustainable development goals (SDGs).

"Bisa untuk renewable energy dan social infrastructure," ujar dia.

Bambang bilang, bentuk pengembalian dari skema pembiayaan tersebut ialah kepastian proyek dan dimanfaatkan untuk masyarakat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Potensi Pembiayaan yang Besar

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan, potensi pembiayaan tersebut besar. Berkaca pada pengalaman masa lalu, ada dana donasi besar namun tidak dimanfaatkan.

"Dulu kalau ingat 2009 ada US$ 1 miliar dari Norwegia bantu kita ternyata enggak ada penampungnya. Sekarang kita cari-cari, karena bidang saya bagaimana supaya sedikit mungkin pakai APBN," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Jumat 20 Oktober 2017.

Luhut mengatakan, telah menggelar diskusi terkait skema pembiayaan ini. Dari hasil diskusi tersebut, ada beberapa hal yang mesti dipenuhi untuk memanfaatkan dana tersebut. Pertama, proyek yang didanai mesti dijamin pemerintah. Kedua, proyek tersebut telah dipelajari oleh institusi yang berpengalaman.

"Ketiga return-nya mesti bagus," ujar Luhut.

Luhut mengatakan, dana yang berputar di dunia mencapai US$ 12 triliun. Sebab itu, pemerintah ingin mengincar dana itu untuk masuk ke proyek infrastruktur.

"Bukan hanya filantrotopis karena ada US$ 12 triliun duit di dunia yang berputar-putar cari tempat hinggap. Kita mau coba nampung dapat berapa," ujar dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya