Menteri Eko Ingin Kawasan Ekonomi Desa Jadi Gerakan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memberi perhatian besar kepada pembangunan di desa. Setidaknya, anggaran yang dikucurkan dalam tiga tahun terakhir mencapai Rp 127 triliun.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (28/11/2017).

"Presiden konsen kepada desa besar sekali, sebagai contoh dana desa yang dikucurkan oleh Bapak Presiden sudah Rp 127 triliun tiga tahun ini. Dan kita lihat desa juga kalau dikasih kesempatan ternyata bisa membangun hal-hal yang belum pernah tercapai dalam sejarah di Indonesia, seperti jalan yang jumlahnya sangat besar dan lain sebagainya," jelas dia.

Namun, dia mengatakan, kucuran dana saja tak cukup untuk memacu perekonomian di desa. Dia menuturkan, perlu dibuat kawasan (cluster) ekonomi untuk memacu perekonomian di desa.

"Percepatan ekonomi hanya bisa dibangun kalau kita membentuk desa-desa yang memiliki cluster ekonomi yang skalanya besar. Dengan skalanya besar kita bisa mengajak dunia usaha untuk partisipasi investasi di desa," ungkapnya.

Dia mengatakan, salah satu contoh keberhasilan membangun kawasan ekonomi ialah di Pandeglang, Banten. Dia mengatakan, Pandeglang saat ini bisa memproduksi jagung di lahan seluas 50 ribu ha. Wilayah tersebut bisa memanen 250 ribu ton jagung sekali panen atau 500 ribu ton jagung dalam setahun dengan asumsi setahun dua kali panen.

"Bayangkan Pandeglang yang PAD-nya cuma Rp 120 miliar masyarakatnya dapat dari jagung Rp 1,5 triliun. Model ini kalau dikloning di tempat lain, sekarang kita sudah coba di 43, tahun depan mudahan-mudahan akan dicanangkan oleh Pak Presiden sebagai gerakan nasional. Kalau ini terjadi maka akan terjadi akselerasi pendapatan atau pertumbuhan ekonomi di desa-desa ini yang kita mau," jelas dia.

Eko berharap, kawasan ekonomi desa akan menjadi gerakan nasional di tahun depan. Dia bilang, pemerintah pusat siap membantu daerah mewujudkan hal itu.

"Tahun depan kita harapkan jadi gerakan nasional ya seluruh kabupaten, jadi kuncinya adalah leadership dari bupati dan kita pemerintah pusat membantu apa yang dibutuhkan," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Desa PDTT) mengalokasikan upah untuk pekerja di desa, yang disebut [program padat karya]( 3168063 "") cash sebesar Rp 18 triliun.

Dengan alokasi tersebut, pemerintah ingin mendongkrak daya beli masyarakat di desa hingga Rp 90 triliun.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan upah para pekerja tersebut dibayar harian. Hal itu akan membuat para pekerja cepat membelanjakan uangnya.

"Itu dibayar Presiden mintanya harian, kalau enggak bisa harian paling telat mingguan. Supaya mereka bisa spend, tukang bakso hidup, warung hidup, kalau mereka punya uang jajan," kata dia di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa, 28 November 2017.

Eko mengatakan, alokasi upah Rp 18 triliun ialah sekitar 30 persen dari total dana desa yang digelontorkan pemerintah. Pemerintah menganggarkan dana desa sekitar Rp 60 triliun tahun 2018.

"Dan 30 persen dari dana desa dipakai upah pegawai upah pekerja. Jadi, dengan 30 persen berarti Rp 18 triliun dari Rp 60 triliun itu jadi upah pekerja diharapkan menciptakan daya beli sekitar Rp 90 triliun di desa," jelas Eko.

Eko mengatakan, program tersebut menghasilkan jutaan lapangan tenaga kerja baru. Dia bilang, setidaknya akan ada 5 juta lapangan tercipta.

"Dari situ bisa meng-create 5 juta job untuk 60 hari. Karena proyeknya lamanya 60 hari," tukas dia.