Serapan Tak Maksimal, Menkeu Minta Pegawai Kemenhub Kursus KPBU

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa tahun terakhir.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 01 Feb 2018, 14:00 WIB
Diterbitkan 01 Feb 2018, 14:00 WIB
Rapat Paripurna Perppu Akses Informasi Keuangan
MenKeu Sri Mulyani menyampaikan naskah laporan pandangan pemerintah tentang RUU akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/7). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beberapa tahun terakhir. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penyerapan anggaran yang tidak pernah maksimal.

Sri Mulyani melihat, serapan anggaran tak maksimal karena pola pikir pegawai Kemenhub termasuk juga para pejabat Kementerian Perhubungan yang belum berorientasi jauh ke depan.

 Salah satunya, mengenai orientasi pejabat Kemenhub dalam bermitra dengan swasta untuk membangun proyek infrastruktur transportasi yang masih kurang.

"Jadi saya minta pejabat kemenhub seperti Eselon 3, Eslon 2 mungkin dikursuskan mengenai KPBU. Saya akan senang anda bicara dengan SMI dan PII, supaya kita tahu mengenai structuring. Karena sekarang bangun bandara, jalan raya menggunakan KPBU," ucap Sri Mulyani di Kemenhub, Kamis (1/2/2018).

Sri Mulyani menganggap bahwa Kemenhub masih lambat dalam menerapkan sistem Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini. Padahal Kemenhub memiliki anggaran yang cukup tinggi dan memiliki tugas pembangunan infrastrutur.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Infrastruktur Perhubungan

Bandara Kertajati
Proses pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. (Dok bandarakertajati.com)

Untuk menjadi negara maju, memang peran swasta harus lebih didorong. Karena peran APBN akan lebih difokuskan ke kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

"Di dunia itu ada dana US$ 8 triliun, ini bagaimana caranya kita bisa menarik dana itu untuk bisa berperan dalam pembangunan negeri ini," tegasnya.

Selama ini, Kemenhub masih identik dengan korupsi. Untuk itu, Sri Mulyani meminta Menteri Perhubungan Budi Karya lebih berhati-hati dan menyisir dana APBN yang alokasinya belum maksimal.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya