Pemerintah Kebut Garap Proyek Tol Laut

Proyek tol laut yang dikerjakan Pemerintah akan dapat menekan perbedaan harga di antara wilayah Indonesia.

oleh Merdeka.com diperbarui 22 Okt 2018, 13:55 WIB
Diterbitkan 22 Okt 2018, 13:55 WIB
Ketika Tiga Menteri Berswafoto Usai Penandatanganan Kerja Sama Antarbank
Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan saat menghadiri penandatanganan kerja sama antar bank sindikasi di Jakarta, Jumat (29/12). Kerja sama antar bank tersebut sebesar 19,25 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah akan tetap fokus menuntaskan proyek tol laut di sisa satu tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

"Kita kejar semua. Di sana sini ada yang kurang, tapi semua on track," kata dia, saat ditemui, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini mengaku optimistis, proyek tol laut yang dikerjakan Pemerintah akan dapat menekan perbedaan harga di antara wilayah Indonesia.

"Saya tidak tahu bisa menekan 50 persen atau berapa tapi diharapkan harganya tidak jauh berbeda dengan Jakarta dan Jawa," ujar dia.

Dia mengakui, memang ada beberapa catatan dalam implementasi proyek tol laut. Salah satunya terkait pemberian diskon atau subsidi kepada pengangkutnya.

"Masih sana sini ada yang perlu diperbaiki. Karena misalnya begini kasih discount atau subsidi kepada pengangkutannya, tapi di sana masih di monopoli satu orang sehingga dia nentukan harga. Kita tidak mau harus ada kompetitif. Sehingga harganya bisa ditekan," ujar dia.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

 

Cegah Monopoli, Tol Laut Bakal Serba Digital

20161025-Tol-Laut-IA7
Budi Karya Sumadi bersama rombongan saat diatas KM Caraka Jaya Niaga III-4 yang digunakan sebagai kapal tol laut logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (25/10). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan akan mulai mendigitalisasi tol laut. Tujuannya untuk mencegah praktik monopoli barang yang disinyalir masih terjadi di daerah-daerah yang disinggahi tol laut. Sehingga barang bisa dilacak keberadaannya.

"Untuk tol laut saya akan melakukan penertiban. Salah satu penertiban yakni dilakukan dengan digital. Jadi barangnya itu dari Surabaya sampai ke tujuan harus tercatat, barangnya nanti nyampainya ke mana, ke siapa, jadi bisa dilihat. Bisa dilihat kalau barang itu dikelola oleh orang yang sama berarti ada suatu monopoli, yang membuat harga-harga itu tidak turun,” sebut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya dalam keterangan tertulis, Selasa 14 Agustus 2018.

Ia menuturkan, transportasi laut yang terangkai dengan baik menciptakan konektivitas antar wilayah turut berperan dalam kelancaran, pemerataan dan efisiensi distribusi logistik yang pada gilirannya menciptakan keseragaman harga barang di setiap jengkal tanah Republik Indonesia yang merupakan hak setiap warga Indonesia.

Itulah mengapa Pemerintah membangun berbagai pelabuhan, kapal dan memberikan subsidi angkutan laut khususnya untuk angkutan barang yang menjadi skema Tol Laut.

Sampai saat ini, program Tol Laut mampu menurunkan harga yang merupakan salah satu bukti nyata bahwa transpotasi laut merupakan wahana untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian Kementerian tidak lantas berhenti dengan pencapaian tersebut.

Kemenhub terus melakukan upaya optimalisasi program Tol Laut dalam aspek jaringan dan konektivitas trayek, aspek sarana, aspek prasarana dan infrastruktur serta aspek pengendalian. Maka tol laut akan lebih berhasil apabila diterapkan dalam format digital.

"Tol laut itu akan berhasil juga apabila kita menggunakan teknik digital. Kita akan tersusul dengan yang lain apabila kita tidak menggunakan teknik digital ini. Banyak sekali yang bisa dieksplor. Teknik digital ini adalah suatu teknik yang tanpa jarak,” ujarnya.

Budi Karya menyebut digital adalah satu keniscayaan dan kita mampu atau tidak mampu harus berhadapan dengan teknologi digital dalam setiap langkah kehidupan. Di sisi lain sebagai pemerintah yang mendapat amanah dari rakyat untuk melakukan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, maka harus mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya dan sebenar-benarnya kepada masyarakat apa yang telah, sedang dan terus dilakukan.

Menurut Menhub, di Era Digital, dengan karakteristik masyarakat yang dipengaruhi penggunaan internet, informasi yang positif hanya dalam 1 detik bisa terhapus dengan berita jelek bahkan tertutupi dengan berita yang tidak benar alias hoax.

"Dalam era digital kita dituntut untuk tanggap dan cerdas agar berita yang baik harus dapat disampaikan dengan cepat. Karena di Era Digital di mana setiap individu mampu menjadi pengendali media sosial menjadikan setiap orang mampu menjadi sumber informasi. Oleh karena itu setiap aparatur pemerintah, saya, anda kita semua adalah media komunikasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Menhub menuturkan Kemenhub akan memaksimalkan muatan balik tol laut dari Maluku. Karena menurutnya saat ini muatan balik kira-kira 30 persen, ia menargetkan muatan balik dari maluku bisa terisi 50-60 persen.

“Kita akan maksimalkan angkutan balik dari Maluku ke Jakarta. Kita sasar untuk muatan balik itu melalui komoditas di sini seperti kopra dan ikan. Disamping itu juga memberikan kesempatan kerja yang banyak bagi masyarakat,” tutur dia.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

 

 

 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya