Data Pangan di Indonesia Harus Lebih Objektif

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Statistik Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan, Harmanto Bin Ashari Prawito mendorong adanya data pangan dan beras yang lebih akurat. Menurut dia, ini penting agar tidak lagi terjadi perbedaan data mengenai produksi beras.

"Data pangan atau beras di Indonesia itu era baru ini sudah saatnya untuk dilakukan agar lebih objektif. Artinya diukur secara lebih objektif dan untuk menjaga akurasi, untuk memberikan informasi kekinian," kata Harmanto dalam acara diskusi Impor Beras, Mengurai Polemik Data Produksi Beras, di Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Harmanto menyatakan, data ini menjadi penting, sebab pemerintah belum mampu memberikan data pangan yang jelas. Selama ini, kata dia, data pangan yang dikeluarkan pemerintah selalu angka ramalan.

"Ketika Pak Presiden (Jokowi) rapat dengan kabinet selalu disediakannya seris data. Seris data yang dibuat dengan angka ramalan padahal dinamika pertanian itu sudah luar biasa," kata dia.

"Karena apa dulu di era lalu dilakukannya kita tidak mampu memberikan data kekininan. Karenanya ketika 2018 itu angkanya masih ramalan diperoleh dari angka ramalan begitu ini enggak banget. Tidak kekinian banget," tambahnya.

Oleh karena itu, kata dia, sudah saatnya di era sekarang ini data pangan dan beras harus dikelola secara lebih akurat. Di samping itu, juga memerlukan penggunaan teknologi agar kecepatan akses data dapat diperoleh dengan mudah.

"Jadi tidak ada lagi jamannya berdasarkan (data pangan) diperoleh dari estimasi dari angka lamaran ya," ujar dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan data beras yang akurat terletak pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS).

Itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Syukur Iwantoro dalam paparan pencapaian empat tahun Jokowi-JK di Gedung Kementan, Rabu 24 Oktober 2018.

"Satu-satunya sumber data yang jadi referensi itu BPS. Jadi kami tidak pernah keluarkan data produksi pertanian berdasarkan sumber BPS. Jadi dengan adanya perubahan ini kami mengacu ke BPS," tutur Syukur.

Dia menekankan, Kementan hanya akan berfokus menjaga ketersediaan beras. Terutama bagaimana menciptakan kecukupan pangan di masyarakat.

"Kementan fokus menanam supaya menuju kecukuan pangan untuk populasi yang terus meningkat terpenuhi. Jangan dianggap remeh, peningkatan populasi kita itu dua kalinya Singapura. Dan populasi ini akan naik terus, kami harus penuhi kebutuhan," ujar dia.

Syukur mengungkapkan, untuk tahun 2018 sendiri, Kementan mengalokasikan 85 persen dari total anggaran sebesar Rp 22,65 triliun.

Itu guna memenuhi kebutuhan petani untuk peningkatan produksi seperti belanja sarana dan prasarana pertanian. Kementan bahkan tercatat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,5 triliun untuk kepentingan bibit dan benih bagi petani.

Adapun sektor pertanian Indonesia menunjukan trend positif dalam rentang waktu 2014-2018. Indikator perbaikan itu dilihat dari pemeringkatan Global Food Security Index (GFSI) atau Indeks Ketahanan Pangan Global.

Peringkat GFSI di 2018 ini, Indonesia menduduki peringkat 65 dari 113 negara yang dinilai. Capaian itu meningkat di mana RI pada tahun 2014 berada di posisi ke-72.

Saksikan video pilihan di bawah ini: