Capres Harus Mampu Jabarkan Program Energi Sebagai Pendorong Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Sektor energi menjadi salah satu bahan Debat Calon Presiden (Capres) kedua yang rencananya berlangsung pada Minggu (17/2/2019). Kedua capres dipastikan sudah mempersiapkan diri untuk menjabarkan apa saja program energi yang diusungnya.

Direktur Eksekutif Core Mohammad Faisal berharap, pasangan capres seharusnya tidak hanya membahas program energi secara teknis. Namun harus ikut membahas pemanfaatan sektor energi untuk mendorong pembangunan ekonomi Indonesia.

"Energi itu isu debat capres untuk dalam konteks pembangunan ekonomi ke depan, khususnya menengah ke depan. Kita bicara bukan masalah teknis saja tetapi energi dalam pembangunan ekonomi. Semestinya idealnya capres dan cawapres," kata Faisal.

Bila program sektor energi bisa dijabarkan sebagai upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka tidak hanya sebagai komoditas semata.

Faisal memaparkan, peranan energi ada tiga. ‎Pertama peran finansial seperti komoditas minyak dan batu bara yang bisa diperjualbelikan. Negara mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli ini, misalkan dalam bentuk pajak.

Kedua, fungsi ekonomi secara luas. Sektor energi dikatakan bukan hanya sekedar komoditas jual beli tapi modal dasar pembangunan. Produknya dipakai untuk pertumbuhan ekonomi guna mendorong industrialisasi.

Ketiga, ‎energi strategis karena terkait dengan geopolitik. Negara yang kuat dari sisi energi bisa jadi alat politik untuk menekan negara lain.

‎"Artinya tidak bisa dihitung terbatas sisi komersial dan ekonomi. Ini tunjukkan isu energi jadi besar dan harus dipahami masing- masing calon pemimpin negara," tandasnya.

Kedua calon presiden (capres) yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto akan kembali bertemu dalam debat capres kedua pada Minggu 17 Februari 2019. Pada debat kedua ini akan berdebat mengenai topik energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bila melihat sektor energi, selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), pemerintah berupaya menyediakan energi secara merata dengan harga terjangkau. Salah satu program pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan hal tersebut melalui program bahan bakar minyak (BBM) satu harga atau program BBM Satu Harga.

Pada 23 Januari 2019, Menteri ESDM Ignasius Jonan menuturkan, program BBM Satu Harga yang saat ini sudah menjangkau 131 titik wilayah yang sulit dijangkau, merupakan perwujudan dari sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Ia menuturkan, penerapan harga BBM yang sama di seluruh Indonesia merupakan amanah Presiden Jokowi yang terus diupayakan. Hal ini agar seluruh masyarakat Indonesia di mana pun dapat merasakan harga BBM yang sama.

"Apa yang sudah dilakukan Pemerintah sejak empat tahun berjalan di sektor energi Dan Sumber Daya Mineral, saya baru separuh, sebelumnya ada pendahulu saya yang memimpin Kementerian ini, arahan Bapak Presiden empat tahun lalu sampai sekarang sama, yaitu semangat untuk menerapkan keadilan sosial. Jadi sila kelima ini menjadi sangat penting untuk semua kegiatan ekonomi," kata Jonan.

Jadi lewat program BBM satu harga ini, pemerintah merealisasikan harga BBM yang tadinya mahal di sejumlah daerah menjadi terjangkau di wilayah Indonesia.

Mengutip situs Kementerian ESDM, lewat program BBM Satu Harga tersebut, harga jual BBM yang sebelumnya di Kabupaten Puncak, Papua sebesar Rp 100 ribu, di Nunuka, Kalimantan Utara sebesar Rp 40 ribu, dan Pegunungan Arfak, Papua Barat sebesar Rp 30 ribu, kini harga jual BBM yaitu premium sebesar Rp 6.450 dan solar sebesar Rp 5.150 per liter.

Hingga 2018, realisasi BBM Satu Harga mencapai 131 titik. Diharapkan penyaluran BBM Satu Harga makin luas. Ditargetkan mencapai 160 titik untuk periode 2017-2019.

Untuk peta jalan BBM Satu harga ini yang dimulai pada 2017. Pada 2017, ada 57 titik dengan penyaluran program BBM Satu Harga yang dilakukan Pertamina mencapai 54 titik dan swasta tiga titik.

Kemudian 2018 ada 73 titik dengan dengan penyaluran BBM Satu Harga yang dilakukan Pertamina mencapai 67 titik dan swasta enam titik. Pada 2019 ditargetkan 30 titik dengan 29 titik yang dilakukan Pertamina dan satu titik oleh swasta.