Sandiaga Klaim Program OK OCE Sukses Kurangi 20 Ribu Pengangguran

Liputan6.com, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengklaim program one kecamatan, one center of entrepreneurship (OK OCE) yang pernah diusungnya saat menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengurangi 20 ribu pengangguran pada 2018.

Sandiaga menyampaikan hal itu saat menanggapi tema ketenagakerjaan pada debat pilpres ketiga, Minggu (17/3/2019).

Sandiaga menuturkan, kalau hal yang dibutuhkan generasi muda adalah kesempatan untuk bekerja. Untuk memberikan kesempatan itu, pihaknya akan menyiapkan pelayanan terpadu satu pintu sehingga dapat mengarahkan generasi muda menjadi wirausaha.

"Bagaimana Indonesia bisa masuk jadi negara tujuh besar pada 2030-2035 jika anak muda tidak diberikan pekerjaan sehingga menjadi pengangguran. Yang dibutuhkan masa depan anak muda kita adalah kesempatan. Siap kerja dengan pelayanan terpadu satu pintu diarahkan jadi wirausaha," kata dia.

Ia klaim, saat dirinya menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta yang menggagas program OK OCE untuk mengarahkan masyarakat jadi wirausaha dapat mengurangi pengangguran sebanyak 20 ribu. Sandiaga Uno mengklaim program OK Oce tersebut mendapatkan respons positif.

"Dengan OK Oce pengangguran berkurang 20 ribu pada 2018, kami lihat hasil nyata dan dapat review positif. Di rumah kerja bukan hanya tingkatkan keterampilan tetapi juga peluang. Saya alhamdulliah. Allah bukakan jalan dari usaha kecil, saya yakin banyak anak muda berkarya," kata dia.

Sebelumnya, Debat calon wakil presiden ‎(cawapres) akan berlangsung nanti malam, salah satunya mengangkat soal ketenagakerjaan. Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar mengatakan, ‎ada sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang harus diperjuangkan kedua kubu yang bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) ini.

Pertama, soal pelatihan vokasional, khususnya di era sertifikasi seperti saat ini, SDM Indonesia perlu ditingkatkan keterampilannya sehingga bisa memenuhi kebutuhan industri.

"Perbaikan Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi bagian dari pelatihan vokasional tersebut," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Kedua, soal‎ jaminan sosial, di mana hingga saati ini masih banyak pekerja yang belum mendapatkan jaminan sosial khususnya Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.

Ketiga, soal pengawasan ketenagakerjaan yang lebih baik. Menurut Timboel, selam aini pengawasan terhadap tenaga kerja masih rendah.

"Ditariknya pengawas ketenagakerjaan ke tingkat provinsi belum menjawab masalah lemahnya pengawasan, malahan jumlah pengawas berkurang," kata dia.

Keempat, soal aturan terkait ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja yang menjadi mitra dari aplikasi online.‎ "Presiden berikutnya harus berani merevisi UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga pekerja online terlindungi," ungkap dia.

Kelima, masih terkait dengan revisi UU Ketenagakerjaan tersebut, khususnya soal jaminan PHK sehingga pengusaha sudah mencadangkan kompensasi PHK tiap bulan sebesar 8,3 persen.

"Sehingga pengusaha dan pekerja tidak masuk ke dalam konflik hubungan industrial terus. Jaminan PHK menjadi bagian dari program jaminan sosial sehingga nanti ada enam program jaminan sosial. Saya kira itu hal-hal yang perlu diperjuangkan. Semoga persoalan-persoalan ini menjadi bahan debat cawapres," tandas dia.