Diskriminasi Sawit RI, Menko Darmin Sebut Kebijakan Uni Eropa Sangat Aneh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku tak habis pikir dengan upaya Uni Eropa melarang masuknya produk kelapa sawit dan menggantinya dengan grapeseed oil dan minyak biji bunga matahari.

Menurut dia, jika melihat produktivitas maka kelapa sawit jauh lebih produktif. Karena itu, jika Uni Eropa mendorong grapeseed oil dan minyak biji bunga matahari, maka lahan yang dibutuhkan akan jauh lebih besar.

"Produktivitasnya minyak yang dihasilkan CPO 6-12 kali yang dihasilkan setiap hektare grapeseed oil atau minyak bunga matahari dihitung seperti apapun itu kalah," kata dia di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3).

Dia menjelaskan, dalam konteks rencana jangka panjang, maka kebijakan tersebut akan berdampak negatif terhadap Eropa.

"Ironinya, kalau CPO ditutup ke Eropa dengan kenaikan konsumsi, baik makanan minuman maupun konsumsi untuk biofuel, tanah Eropa tidak akan sanggup menghasilkan kebutuhan mereka," lanjut dia.

Karena itu, dia menilai kebijakan Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan kelapa sawit sebagai jalan buntu.

"Jadi lucu sebenarnya kalau kita lihat 20 tahun ke depan. Jadi aneh sekali, kok jalan buntu ini yang dikembangkan dan dipersiapkan legalitasnya," tandasnya.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah siap boikot produk Eropa yang beredar di Indonesia. Hal ini merupakan dampak dari kebijakan diskiriminasi Uni Eropa terhadap minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Padjaitan menyatakan, sawit dan produk turunannya merupakan komoditas andalan nasional.

Selain menghasilkan devisa juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah penghasil. Sebab itu, rancangan kebijakan diskriminatif terhadap produk turunannya industrial sawit akan berdampak pada rakyat secil.

"Ini berdampak ke petani kecil yang jadi konsen Presiden. Kalau kami tidak membela rakyat kecil kami bela siapa?. Ini menurunkan kemiskinan," kata Luhut, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Luhut menuturkan, jika rancangan kebijakan diskriminasi terhadap produk sawit tidak bisa ditawar, pemerintah pun sudah menyiapkan langkah untuk memboikot produk Eropa yang ada di Indonesia. Baik produk konsumsi hingga produk besar seperti kendaraan dan pesawatnya udara.

"Kalau begini banyak juga produk Eropa di Indonesia, yang jadi masalah kami banyak pakai bus truck Scania, kami juga sedang rapat pakai kereta Polandia," tutur dia. 

Luhut pun menegaskan, Indonesia adalah negara besar yang ekonominya sedang baik, pemerintah pun tidak mau didikte untuk mengikuti kebijakan Uni Eropa terhadap minyak sawit.

"Kita lihat nanti kita tidak mau didikte siapapun, kita bangsa besar apalagi sudah menyangkut rakyat kecil," ujar dia.