KEIN: Calon Menteri Muda Harus Idealis

Liputan6.com, Jakarta - Kandidat calon menteri muda pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jilid II kian menjadi teka-teki. Sejumlah nama besar seperti Nadiem Makarim pun sering digaungkan.

Wakil Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menilai, rencana pemerintah memberikan opsi generasi muda untuk menduduki kursi pemerintahan merupakan langkah baik.

"Saya rasa bagus saja. Karena di Malaysia ada umurnya masih muda, kemudian PM di Swedia umurnya masih 30-an," tuturnya di Jakarta, Kamis (15/8/2019).

"Yang penting itu orientasi kebijakan yang dibangun atas kepentingan nasional, bisa melakukan kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu," tambahnya.

Dia melanjutkan, pihaknya mendukung penuh rencana Jokowi soal menteri muda. Itu disebabkan generasi muda dinilai lebih vokal dan juga fleksibel.

"Dan yang paling penting itu, harus idealis," paparnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengaku sudah diajak bicara Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi tentang menteri dalam kabinetnya pada periode 2019-2024. Namun, OSO merahasiakan jumlah pos menteri yang akan didapat Hanura.

"Itu rahasia kita. Itu enggak bisa kita buka di sini. Kalau kita buka kita mendahului apa yang ada dalam benak Presiden. Itu yang enggak boleh," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Dia juga mengaku belum mengetahui pos menteri mana saja yang akan diterima partainya. Dia beralasan, Jokowi masih merahasiakannya.

"Belum juga, ini Pak Presiden orangnya tertutup dan terbuka. Kalau terbuka dia kan mengumumkan. Isinya dia belum mengumumkan," ungkap OSO.

Dia yakin, setiap ketua umum partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin sudah diajak diskusi soal pembagian jatah menteri oleh Jokowi. Bahkan, Hanura sudah sempat menyetorkan 40 nama calon menteri.

"Siapa bilang, masing-masing mungkin sudah diajak bicara satu-satu dipanggil kalau saya sih sudah tahu dan sudah pernah bicara sama beliau kita sepakat untuk menyerahkan hak prerogatif kepada Presiden sendiri," ucap OSO soal menteri Jokowi.