Sri Mulyani Minta BKF Aktif Main Medsos

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) agar lebih koperatif dalam melakukan riset penelitian. Dirinya juga mendorong agar BKF bisa menyampaikan hasil penelitian melalui media sosial (Medsos).

"Saya ingin BKF lebih lagi bukan hanya Pak Suahasil ngomong makro ekonomi atau update ekonomi. Itu fungsi BKF yang sangat mininal. Saya ingin BKF lebih aktif lagi menjadi cyber army dari Kemenkeu," katanya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

"Saya ingin research yang ada diterjemahkan ke dalam blog, media sosial seperti twitter. Meski karakternya terbatas, tapi bagaimana anda bisa menerjemahkannya ke twitter," sambung dia.

Dengan skema tersebut, diharapkan masyarakat mengetahui semua kondisi perekonomian serta apa-apa saja yang menjadi kebijakan ekonomi secara nasional. "Sehingga membuat orang lain tahu soal ekonomi kita, kebijakan kita. Itu bagaimana cara kita bisa influence Indonesia," imbuh Sri Mulyani.

Kendati demikian, Bendahara Negara ini menegaskan upaya yang dilakukan ini tidak akan mengubah tugas pokok dan fungsi dari BKF itu sendiri. BKF akan tetap bekerja mengkaji serta melakukan penelitian dan membentuk kebijakan yang berdasarkan fakta-fakta metodelogi. Sehingga pada akhirnya membuat kebijakan sesuai dan membuat ekonomi memiliki daya tahan.

"Pada akhirnya Indonesia bisa berubah dari middle ke higher income, pengetahuan yang meningkat, serta bauran kebijakan yang baik. Saya memiliki ekspetasi yang besar pada Anda. Saya berpikir bagaimana Kemenkeu biaa menjadi kementerian yang sangat baik didukung oleh banyak riset dari BKF," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menginginkan agar pembayaran pajak bisa lebih mudah seperti orang membeli pulsa. Dengan dukungan teknologi, bukan tidak mungkin kata dia, masyarakat dapat merasakan kecepatan itu, sehingga dapat lebih efisien.

"Ternyata saya pikir, orang mau bayar dengan cepat kalau dia tahu manfaatnya dan cepat. Makanya saya selalu jelaskan apa gunanya bayar pajak dan bisa tidak bayar pajak itu secepat bayar pulsa saja?," kata Menteri Sri Mulyani, saat ditemui di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/8). 

Oleh karena itu, pihaknya mengintruksikan ke seluruh jajaran di bawah kementeriannya untuk melakukan inovasi dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini. Sebab, inovasi sendiri menjadi sangat penting dikarenakan dari sisi volume dan frekuensi penerimaan negara makin hari makin besar.

"Karena saya menteri keuangan golongan kolonial, saya impress dong dengan kecepatan isi pulsa itu. Besoknya, saya instruksikan ke tim kementerian keuangan," imbuh Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN-G3) di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta. MPN-G3 ini merupakan sistem yang dibangun pemerintah dalam rangka mengelola penerimaan negara secara jauh lebih akurat, tepat waktu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan salah satu satu keunggulan MPN-G3 adalah mampu melayani penyetoran penerimaan negara hingga 1.000 transaksi per detik. Kondisi ini meningkat signifkan dari hanya 60 transaksi per detik pada MPN-G2 lalu.

Selain itu, keunggulan lain dari MPN-G3 ini yakni penyetoran penerimaan negara dapat dilakukan melalui dompet elektronik, transfer bank, virtual account, dan kartu kredit yang dilaksanakan oleh agen penerimaan yang dikenal dengan lembaga persepsi lainnya seperti e-commerce, retailer, dan fintech.