Masukan Bendungan ke PSN, Kemenkeu Tunggu Restu Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menyebut bahwa ada salah satu bendungan baru yang akan dimasukan ke dalam proyek strategis nasional (PSN). Hanya saja keputusan tersebut tinggal menunggu restu dari Presiden Joko Widodo.

"Bendungan umumnya oke-oke saja. Hanya tadi ada beberapa usulan bendungan baru tapi harus ditanyakan ke Presiden Jokowi apakah memang akan dimasukkan ke PSN dan sebagiannya," kata dia usai melakukan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (9/9).

Meski demikian, Isa tidak menyebutkan secara gamblang proyek bendungan mana yang akan dijadikan sebagai PSN. Hanya saja kata dia, rencana tersebut masih sedang dibahas bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

"Saya enggak inget detail (namanya)," singkat dia.

Secara kumulatif, sejak 2016 hingga Agustus 2019, ada 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah rampung dengan nilai investasi mencapai Rp 390 triliun.

Khusus untuk Januari sampai dengan Agustus 2019 saja, ada 19 proyek yang sudah selesai dengan nilai investasi sebesar Rp 87,7 triliun. Proyek-proyek tersebut terdiri dari 3 Bandara, 5 Jalan, 4 Kawasan, 2 Smelter, 3 Bendungan, dan 2 Teknologi.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane tengah menyelesaikan pembangunan dua bendungan kering (dry dam), yakni Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor.

Pembangunan kedua bendungan tersebut merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai kontrak akan rampung pada 2021. Namun ditargetkan dapat selesai lebih cepat, yakni pada akhir 2020.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meminta agar proses pengerjaan kedua bendungan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Itu lantaran kontur tanah di lokasi proyek yang terbilang terjal.

"Pohon-pohon yang ada seperlunya saja ditebang, karena bisa menjadi bagian dari lansekap area bendungan. Sebagai dry dam, maka baru akan digenangi air jika intensitas hujan tinggi. Sementara saat musim kemarau bendungan ini kering," ungkap dia dalam sebuah keterangan tertulis, Kamis (8/8/2019).

Menurut Menteri Basuki, pembangunan kedua bendungan tersebut sudah menunjukkan perkembangan yang baik seiring dengan pembebasan lahan Bendungan Sukamahi yang sudah 82,81 persen, dan Bendungan Ciawi sebesar 78 persen.

Dia juga mengatakan, tahapan penting yang harus diselesaikan pada awal pembangunan bendungan yakni pengelakan sungai sehingga pekerjaan utama dapat dilaksanakan. Ditargetkan pengelakan sungai Bendungan Sukamahi dapat dilaksanakan pada akhir September 2019, dan untuk bendungan Ciawi pada pertengahan Oktober 2019.

"Untuk menjaga ritme pekerjaan, saya meminta agar dilakukan pembagian jadwal tiga shift kerja dengan tetap memperhatikan kualitas dan keselamatan pekerja," imbuh Menteri Basuki.

Adapun pembangunan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Selain itu, bendungan juga bermanfaat untuk konservasi air dan pengembangan potensi pariwisata di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Kontrak pembangunan Bendungan Ciawi diteken pada 23 November 2016 dengan kontraktor PT Brantas Abipraya dan PT Sacna dengan nilai pekerjaan konstruksi Rp 798,7 miliar melalui kontrak tahun jamak. Kapasitas tampung Bendungan Ciawi sebesar 6,45 juta m3 dan luas area genangan 31,96 ha. Saat ini, progres konstruksinya sebesar 24,43 persen.

Sementara kontrak pembangunan Bendungan Sukamahi ditandatangani pada 20 Desember 2016 dengan kontraktor PTWijaya Karya-Basuki secara Kerja Sama Operasi (KSO) senilai Rp 436,97 miliar. Volume tampungnya sebesar 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 ha. Saat ini, progres konstruksi Bendungan Sukamahi sebesar 21,13 persen.

Lebih lanjut, Menteri Basuki turut mengingatkan bahwa pengendalian banjir di Jakarta tidak bisa hanya dilakukan melalui upaya struktural atau pembangunan fisik saja, seperti kegiatan normalisasi sungai dan membangun bendungan.

"Melainkan juga dengan kegiatan non-struktural seperti kampanye penyadaran masyarakat, tata ruang, dan pembuatan berbagai sumur resapan di lingkungan rumah masing-masing," ujar Menteri Basuki.