Ditantang Gubernur Maluku, Ini Jawaban Menteri Susi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti angkat suara soal tantangan perang dari Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang berkata kebijakan Susi memiskinkan wilayahnya. Susi terdengar heran menanggapi isu tersebut.

"Masa gubernur mau perang sama menteri? Kan sama-sama pemerintah," kata Susi dalam jumpa pers, Senin (9/9/2019), di Kementerian KKP.

Susi Pudjiastuti yakin Gubernur Murad mendapat informasi yang misleading terkait kebijakan KKP. Susi pun membahas soal moratorium kapal eks-asing, tambahan anggaran, dan kapal asal Jawa yang mengambil ikan di Maluku.

Menurut Susi Pudjiastuti, istilah moratorium sudah tidak ada lagi, yang ada hanya negative list investor asing bagi perusahaan perikanan tangkap. Jika ada pihak pengusaha yang tak terima masuk di daftar itu juga bisa langsung protes ke Kementerian KKP agar datanya diperbaiki.

"Kalau mereka tak terima, pengusahanya kan dulu dipanggil satu-satu, kalau benar mereka legal, tidak ilegal, surat-surat, dokumennya semua benar, ya tinggal dibetulin KKP," kata Susi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Terkait tudingan bahwa Susi menjegal anggaran untuk Maluku, Susi justru berkata mendukung agar ada tambahan anggaran bagi daerah seperti Maluku yang memberi sumbangsih besar di sektor perikanan. Namun, Susi tak setuju bila tambahannya harus lewat perpres, melainkan langsung saja ke Kementerian Keuangan.

"Saya tidak tahu Pak Gubernur butuh berapa, tapi saya akan mengendorse kepada Bu Menkeu (Sri Mulyani) untuk diberikan tambahan anggaran," ujar Susi.

Terakhir, Gubernur Murad sempat mengeluh ikan-ikan dari Maluku yang malah dibawa ke Jawa. Menteri Susi berkata itu adalah tanggung jawab pemerintah daerah agar mengoptimalkan fasilitas daerah supaya pembongkaran dan lelang ikan bisa dilakukan di pelabuhan daerah masing-masing.

Susi mengingatkan agar pemda Maluku menggunakan 13 pelabuhan yang bisa dipakai docking dan landing kapal-kapal asal Jawa untuk melakukan pembongkaran. Itu supaya pemerintah Maluku bisa memungut retribusi hasil tangkapan di perairan Maluku dan perikanan tak perlu diangkut ke daerah lain.

Lewat optimalisasi itu, Susi yakin pelaporan perikanan daerah bisa lebih akurat, perekonomian daerah meningkat, serta memperbaiki bagi hasil antara ABK dan Nahkoda dengan pembangunan tempat-tempat pelelangan ikan.