BI: Penurunan Uang Muka KPR hanya untuk Rumah Kedua

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melonggarkan aturan pembiayaan loan to value (LTV) maupun financing to value (FTV) kredit untuk sektor properti sebesar 5 persen. Ketentuan ini diharapkan mampu mendorong angka permintaan sektor properti dan akan berlaku efektif pada 2 Desember 2019.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Juda Agung menekankan relaksasi pelonggaran ini hanya berlaku untuk pembelian rumah kedua. Sementara, tidak mengatur dalam pembelian rumah pertama.

"Kalau kepemilikan rumah pertama tidak diatur. Bank terserah mau LTV-nya berapa. Artinya uang muka terserah bank nasabah harus menyediakan berapa," kata dia di Kantornya, Jakarta, Jumat (20/9).

Dia menjelaskan besaran LTV properti pun akan disesuaikan sesuai dengan tipe dari properti yang akan dibeli. Pembeli dapat memilih properti mulai dari rumah tipe 21-70 hingga ruko dengan uang muka pada rentang 10-15 persen.

Di samping itu, dalam aturan baru ini BI juga akan memberikan tambahan keringanan rasio LTV untuk kredit properti dan rasio FTV untuk pembiayaan properti yang berwawasan lingkungan.

Kategori yang memenuhi kriteria berwawasan lingkungan tetap merujuk pada sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga nasional maupun internasional di bidang lingkungan.

"kalo properti berwawasan lingkungan ingin berikan insentif bagi properti berwawasan lingkungan tambahan 5 persen kalo dibandingkan yang awal 5 persen. Dibandingkan saat ini tambahan 10 persen jadi dari 80 persen menjadi 90 persen," jelas dia.

Dia menambahkan petumbuhan sektor properti beberapa tahun kebelakang stagnan di level kisaran 3,5 persen. Juda berharap dengan adanya dorongan kebijakan moneter dan makro prudensial ini mampu mempercepat pertumbuhan sektor properti.

"Apalagi kalau ditambah kebijakan-kebijakan di sisi fiskalnya, atau pemerintah baik pusat dan daerah. Pasti akan lebih efektif," ucap dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menjelaskan Indonesia belum terkena ancaman dari resesi. Isu ini kian menghangat mengingat sejumlah negara maju sudah menjadi korban dari resesi ekonomi.

"Resesi itu jika suatu negara growth negative berturut-turut pada 2 triwulan. Pertumbuhan ekonomi global kami memproyeksi tahun ini 3,2 persen dan tahun depan 3,3 persen. Ini belum termasuk definisi resesi," tuturnya di Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Perry juga menjelaskan, Indonesia juga belum terdampak dari potensi resesi ekonomi. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih di atas atau sekitar 5 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia kami memprediksi masih di bawah titik tengah 5-5.4 persen. Tahun depan kami memproyeksi 5-5.5 persen," ujarnya.

Sementara itu, pihaknya menegaskan, BI selaku bank sentral akan terus melonggarkan kebijakan moneternya menyesuaikan perlambatan ekonomi global yang kini terjadi.

"Kita akan melanjutkan bauran kebijakan akomodatif dengan memangkas suku bunga, perlonggar makropruden, sistem pembayaran dan operasi moneter," kata dia.  

Bank Indonesia (BI) ternyata juga memantau twit dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Jempol Donald Trump terbilang sakti karena mampu menggerakan pasar saham dan ekonomi dunia

"Ketidakpastian memang tinggi sekarang tapi tetap barometenrya itu adalah Amerika. Kita lihat Amerika mau ke mana arahnya ke mana. Sementara di Amerika sendiri yang nentuin cuman satu: Trump. Trump bunyi di Twitter, pasar bergerak," ungkap Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti pada Jumat (6/9/2019) di Museum Bank Indonesia, Jakarta Barat. 

Sama seperti ekonomi global, twit dari Presiden Donald Trump juga dinilai penuh ketidakpastian. Destry mencatat pekan lalu dunia masih muram karena perang dagang tampak semakin parah, tetapi pekan ini Trump menyebut akan lanjut bernegosiasi dengan China di bulan Oktober.

"Gara-gara dia ngomong begitu, padahal terealisasi juga belum, market berbalik, pagi tadi dibuka Dow Jones langsung naik tinggi," kata Destry.

Jika itu terjadi, maka bonds pun otomatis akan terkoreksi akibat aksi jual. Destry mengaku kurang respek dengan tindak permainan isu tersebut, sebuah itu membuat pihak tertentu bisa menyesuaikan naik-turunnya harga dolar sesuai kebutuhan.

"Sampai kami (ekonom) berpikir, enak banget yang gerakin dunia dan bikin negara pontang-panting," ujar Destry.

Destry berkata efek lain dari perang dagang adalah membuat banyak negara menurunkan suku bunga mereka dan makin jor-joran dalam hal fiscal policy. Sementara, Indonesia memilih tetap fokus agar bisa prudent dalam ekonomi.

"Fiscal deficit kita pada 2020 dipertahankan di level 1,76 persen, which is very, very, conservative. Kenapa? Kita mau menjaga prudent-nya," pungkas Destry.