Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Dody Budi Waluyo Dilantik Jadi Dewan Komisioner OJK

Dody Budi Waluyo menggantikan Mirza Adityaswara yang masa jabatannya telah berakhir.

oleh Arthur Gideon diperbarui 25 Sep 2019, 20:52 WIB

Diterbitkan 25 Sep 2019, 20:52 WIB

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo Terima Salam Selamat

Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo menerima ucapan selamat usai pengucapan sumpah jabatan di Gedung MA RI, Jakarta, Rabu (18/4). Dody Budi Waluyo menjadi Deputi Gubernur BI 2018-2023. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Dody Budi Waluyo mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ex-officio dari Bank Indonesia (BI) di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, pada Rabu ini. Dody Budi Waluyo menggantikan Mirza Adityaswara yang masa jabatannya telah berakhir.

Pengucapan sumpah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P tahun 2019 tanggal 3 September 2019.

Dikutip dari keterangan tertulis Bank Indonesia, Rabu (25/9/2019), dalam pelaksanaan sumpahnya, Dody berkomitmen akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio dari Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban.

Pengucapan sumpah disaksikan oleh Gubernur Bank Indonesia, pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan OJK, dan para Hakim Agung.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

OJK Langsung Tutup Perusahaan Fintech yang Langgar Kode Etik

20151104-OJK Pastikan Enam Peraturan Akan Selesai Pada 2015

Petugas saat bertugas di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta,(4/11/2015). Pengawas Pasar Modal OJK mengatakan pembahasan enam beleid sudah final karena tidak ada lagi perdebatan dari segi substansi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, layanan keuangan berbasis aplikasi atau lebih dikenal dengan sebutan financial technology (fintech) kian marak di Tanah Air. Cara untuk mengaksesnya pun kian mudah sehingga banyak masyarakat yang menggunakannya.

Namun, rupanya kemudahan tersebut membawa petaka baru. Salah satunya adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam praktek penggunaan fintech. Mulai dari penipuan hingga cara penagihan yang kerap dianggap kurang manusiawi.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso mengungkapkan, berkaca dari banyaknya kasus terkait fintech, saat ini sudah dibuat kode etik penyelenggaraan fintech. Kode etik tersebut mengatur transaksi di fintech.

Pertama, kode etik tersebut mengatur beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pengusaha fintech terhadap nasabahnya.

"Jadi biar berbeda dengan rentenir. Ini semua sudah dituangkan dalam kode etik yang disepakati para penyedia platform fintech," kata Wimboh saat ditemui di JCC, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Beberapa larangan tersebut diantaranya adalah tidak boleh menjual-belikan data pengguna, penyalahgunaan data pengguna, suku bunga yang tidak boleh terlampau tinggi serta tidak boleh melakukan penagihan dengan semena-mena.

Wimboh melanjutkan, jika ada pengusaha yang melanggar kode etik tersebut, konsumen dapat melaporkan fintech tersebut ke asosiasi. Nantinya OJK akan menindaklanjuti, salah satunya dengan cara mediasi. Jika terbukti melanggar, maka OJK memastikan akan langsung menutup fintech tersebut.

"Kalau ada yang melanggar kode etik akan dilaporkan ke OJK dan fintech-nya kita tutup. Clear. Apakah sudah di-enforce? Sudah. Berapa yang ditutup? Sudah 1.300 yang ditutup. Jadi mudah-mudahan efektif," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓