Di Sidang Kabinet Perdana, Jokowi Minta Menteri Paham Prioritas Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa prioritas pemerintahan lima tahun ke depan adalah penciptaan lapangan pekerjaan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019).

"Goal besar pekerjaan kita adalah penciptaan lapangan kerja. Karena ini yang dibutuhkan, dan diinginkan oleh masyarakat," kata Jokowi.

Dia ingin tak ada lagi kementerian dan kepala lembaga yang tidak mengerti soal prioritas pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja.

Pemerintah pusat ataupun daerah untuk memberikan ruang kepada investor yang ingin membuka lapangan pekerjaan.

"Jadi setiap hal yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja berikan ruang yang sebaik-baiknya. berikan pelayanan yang sabaik-baiknya," jelas dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali mengingatkan agar aturan yang berberlit-belit segera dipangkas.

Mulai dari dari UU, peraturan presiden, peraturan gubernur, hingga peraturan daerah. Hal ini menyebabkan aturan-aturan menjadi tumpang tindih.

Jokowi pun meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menertibkan hal ini. Dalam waktu dua minggu ke depan, Jokowi akan menggelar rapat terbatas khusus dengan para menteri membahas aturan-aturan yang tumpang tindih.

"Hal-hal yang menghambat ingin kita hapuskan sehingga kita bekerja cepat," jelas dia.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp10 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Keduanya dilantik MPR pada Minggu (20/10/2019).

Usai pengambilan sumpah, Jokowi memberikan pidato pertamanya sebagai presiden. Dia mengungkapkan, ada 5 hal yang akan dikerjakan pemerintahannya dalam beberapa tahun ke depan.

Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama pemerintahannya. "Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita," ujar dia.

Dia menilai hal itu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Indonesia dikatakan memerluka 7 endowment fund yang besar untuk manajemen SDM.

Dalam meraih ini, pemerintakan akan mengoptimalkan kerja sama dengan industri. Kemudian penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.

Hal kedua yangd dikerjakan, ungkap Jokowi adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, penyederhanaan regulasi. "Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas," jelas dia.

Pemerintah, kata dia bersama DPR akan menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

"Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi," ungkap Jokowi.