Banyak Menteri dari Parpol, BPK Peringatkan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah mengumumkan 38 nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet Indonesia Maju. Sebagian besar dari nama tersebut merupakan menteri dengan latar belakang partai politik.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosas, memberikan peringatan khusus terhadap menteri yang berasal dari partai politik. Dia menegaskan, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan baik dan jauh dari kepentingan politik.

"Kalau menteri dari parpol ini jangan sampai, ya tentunya penggunaan alokasi anggaran itu harus hati-hati. Jangan sampai ada kepentingan politik di sana. Karena ini adalah kepentingan anggaran untuk negara, bukan negara untuk parpol," ujarnya di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/10).

Sementara itu, bagi menteri dari kalangan profesional, dia meminta agar segera melakukan penyesuaian diri. Kementerian baru dengan wajah pemimpin yang baru diharapkan dapat belajar cepat dengan melakukan gebrakan baru termasuk pemangkasan Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Menteri-menteri baru itu sekarang lebih banyak dari kalangan profesional. Nah mereka kadang-kadang terhambat di tataran birokrasi. Ini kan permasalahannya. Jadi saya berharap tentunya para menteri yang masih dalam tataran birokrasi ini, birokrasi kita ini kan sekarang mereka banyak dari kalangan profesional," jelasnya.

"Yang tentunya mereka kaget dengan birokrasi kita ini, itu harus dinikmati dan mereka pelajari. Pangkaslah SOP yang tidak bermanfaat. Kemudian ya harus turun ke bawah untuk memantau karena memang birokrasi kita ini di dalam rezim tatanan negara penuh dengan aturan. Dan yang dipakai adalah uang rakyat, penuh dengan aturan," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah menggodok nama-nama untuk mengisi posisi wakil menteri di sejumlah kementerian. Posisi wakil menteri dinilai dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan di setiap kementerian.

"Lagi dihitung-hitung, bukan jumlahnya tapi ngitung asalnya dari mana, untuk buat keseimbangan, masih dibicarakan," ujar Kepala Staf Presiden Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Kendati begitu, Moeldoko enggan menjelaskan lebih lanjut wakil menteri tersebut akan ditempatkan di pos kementerian mana saja.

Dia mengakui, wakil menteri dipilih untuk mengakomodasi pihak-pihak yang belum terwadahi.

"Lagi dicari klasifikasinya, sumber itu dari mana menjaga keseimbangan. Ini kan ada, di sini kurang terwadahi, ini kurang terwadahi, harus ada," jelas dia.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera menujuk orang-orang yang akan menduduki jabatan wakil menteri di lima kementerian Kabinet Indonesia Maju.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi menyebut sedikitnya ada lima kementerian yang membutuhkan wakil menteri, yakni Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian ESDM, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Menurutnya, lima pos kementerian itu adalah pos kementerian yang cukup besar, sehingga sangat membutuhkan Wamen. Khusus untuk Kemendikbud dan Kemenag, dia menilai posisi Wamen sangat dibutuhkan untuk menjawab keraguan publik lantaran menteri yang ada tidak memiliki dasar keilmuan yang sesuai.