1.000 Rumah Tak Laik Huni di Pariaman Dapat Fasilitas Bedah Rumah

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan bantuan bedah rumah kepada 1.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).

Bantuan bedah rumah berupa penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut dilaksanakan secara tersebar di empat kecamatan, yakni Pariaman Utara (400 unit), Pariaman Timur (190 unit), Pariaman Selatan (140 unit), dan Pariaman Tengah (270 unit).

"Pada tahun 2019 ini setidaknya ada 1.000 unit rumah tidak layak huni (di Kota Pariaman) yang mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR," ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Nursal, Kamis (28/11/2019).

Program BSPS dilaksanakan Kementerian PUPR secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu dilaksanakan untuk mengurangi jumlah sekaligus meningkatkan kualitas RTLH agar menjadi lebih laik huni.

Pelaksanaan program pembangunan rumah bagi masyarakat di Kota Pariaman juga merupakan salah satu bentuk dukungan Kementerian PUPR terhadap Peringatan Hari Nusantara yang akan diselenggarakan di Kota Pariaman pada 14 Desember mendatang.

"Bantuan bedah rumah atau BSPS yang kami berikan kepada masyarakat adalah peningkatan kualitas rumah swadaya senilai Rp. 17,5 juta. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk bahan material bangunan Rp 15 juta dan upah tukang senilai Rp 2,5 juta," terangnya.

Nursal menambahkan, pada tahun ini total BSPS yang disalurkan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR di Sumatera Barat sebanyak 8.686 unit rumah.

Jumlah tersebut terdiri dari Program BSPS reguler sebanyak 7.000 unit yang dilaksanakan di 13 kabupaten/ kota, dan National Affordable Housing Program (NAHP) bantuan dari Bank Dunia sebanyak 1.686unit rumah di enam kabupaten/ kota.

"Selain program BSPS, Kementerian PUPR juga telah membangun sebanyak 50 unit rumah khusus bagi para nelayan tidak jauh dari Pantai Gandoriah," pungkas dia.

Perusahaan asal Jepang berminat untuk memodali pembangunan perumahan khusus milenial di Indonesia. Kerjasama rencananya dengan menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Direktur Finance, Planning and Treasury BTN, Nixon tL. P. Napitupulu mengungkapkan, jika dalam waktu dekat perusahaan asal Negeri Sakura tersebut akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait wacana tersebut.

"Mungkin mereka akan ketemu Presiden dalam waktu dekat," kata dia, di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Dia mengaku juga telah melakukan kunjungan ke Jepang untuk menjajaki kerja sama tersebut.  Adapun pendanaan yang ingin diberikan untuk perumahan berkonsep smart city yang terintegrasi dengan transportasi umum.

"Dan mungkin yang didorong adalah lebih ke milenial, 25-35 tahun, in the rural. Jadi mereka inginnya di rural area ya. Jadi lebih ke arah kota Jakarta, Surabaya, Bandung," ujarnya.

Spesifikasi harga rumah ini nantinya di atas FLPP sedikit. Dengan besaran Rp 200 juta-Rp 500 juta. Lokasinya akan lebih mendekati perkotaan dengan konsep hunian vertikal.

"Mudah-mudahan ini bisa jadi kenyataan, baru penjajakan, sudah tandatangan non disclosure agreement. Jadi kesepakatan untuk menjaga kerahasiaan data antar institusi. Diharapkan bisa MoU di bulan Desember," ujarnya.

Kendati demikian, dia mengaku belum bisa mengungkap nama calon pemberi modal tersebut. Hanya saja dia memberi bocoran perusahaan tersebut juga merupakan salah satu pemodal dalam proyek pembangunan MRT Jakarta.

"Tapi kurang lebih institusinya juga itu memberikan pinjaman di MRT," tutup dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com