Anggota Banggar Minta Penyaluran Bansos Diaudit

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mulyadi mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam menggunakan anggaran penanggulangan Covid-19. Utamanya, terkait bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Mulyadi menegaskan, realokasi anggaran tetap harus diprioritas terhadap keselamatan warga. Dia juga minta agar anggaran bansos tepat sasaran.

“Semangat penggunaan anggaran tersebut harus tetap dikedepankan dalam rangka keselamatan dan ketenangan warga. Sehingga tepat sasaran dan bisa dipertangungjawabkan," ungkapnya di Jakarta, Senin (4/5).

Anggota Komisi V DPR RI itu menilai, di tengah bencana nasional sangat tidak beretika jika penggunaan anggaran tersebut jauh dari semangat nilai kemanusiaan. Jangan sampai, kata dia, terjadi penyimpangan bahkan dijadikan panggung politik terutama di daerah-daerah yang akan melangsungkan Pilkada.

Politisi Partai Gerindra ini pun mengusulkan, agar pelaksanaan penyaluran bansos tetap berjalan aman dan tidak disalahgunakan, maka anggaran penanggulangan Covid-19 harus diaudit. Itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Ke depan jika perlu penggunaan anggaran tetap dilakukan audit sebagai mana mestinya," tambahnya

Sekali lagi, dia mengingatkan, Covid-19 merupakan bencana yang tak bisa dipandang sebelah mata. Perlu dukungan semua pihak. Jangan sampai ada yang memanfaatkan momen ini untuk pencitraan semata.

“Untuk hal tersebut semua pihak harus meningkatkan rasa kepedulian, gotong royong dan kebersamaan yang tinggi, dengan mengesampingkan sikap mental yang bermuara pada ego sektoral dan sikap aji mumpung,” tutup Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor ini.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com