Sri Mulyani Akui Data untuk Penyaluran Bansos Corona Masih Lemah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui program jaringan pengaman sosial pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 masih belum optimal. Hal itu tercermin dari ketidakakuratan data di lapangan dalam penyaluran bantuan sosial.

Dia mengatakan, di Jakarta sendiri, tercatat pekerja sektor informal terus bertambah. Seperti misalnya, mereka yang bekerja sebagai tukang ojek online harus berhenti beroperasi pasca adanya pandemi Covid-19. Pun demikian, mereka yang membuka usaha warung makan pada akhirnya harus tutup karena pandemi ini.

"Mereka masuk sektor yang disebut informal biasanya itu. Database masih sangat bisa dikatakan sangat lemah," kata dia dalam diskusi yang digelar di akun instagramnya, Jumat (1/5).

Dia mengatakan evaluasi terkait data di lapangan akan terus dilakukan oleh pemerintah secara bersama-sama. Sebab, dia ingin agar seluruh jaringan pengaman sosial diberikan pemerintah tepat sasaran bagi mereka yang terdampak Covid-19.

"Evaluasi terus dilakukan kami lainnya kita lihat waktu covid-19 terjadi kasus pertama ini pada Maret terus kemudian respons itu dilakukan secara sangat cepat pembatasan sosial dan lain-lain," kata dia.

Bendahara Negara ini mengatakan, selama ini bantalan atau jaring sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako berada di ranah Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, di tengah kondisi seperti ini, Kemensos pun sulit untuk memperlebar bantuan tersebut karena keterbatasan data.

"Nah sekarang kita tahu bahwa database kemenkeu daerah itu punya target grup sendiri. Ini jadi suatu persoalan, kalau menggunakan kartu sembako dan PKH kemensos masih ada kelompok miskin yang tidak masuk," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bantuan sosial atau bansos bagi warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menelan anggaran hingga Rp 3,42 triliun. Bansos sendiri bagian dari jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat yang terdampak pandemi virus covid-19.

"Bansos ini bagian safety net (jaring pengaman sosial). Untuk kebutuhan dasar keluarga miskin yang rentan terdampak covid-19," kata dia saat menggelar rapat daring bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).

Menurutnya jumlah penerima manfaat bansos untuk wilayah ibu kota mencapai 1,3 juta kepala keluarga (KK) atau senilai Rp2,34 triliun. Sedangkan untuk wilayah Bodetabek menyasar 600 ribu KK dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,08 triliun.

Bansos sendiri diberikan dalam bentuk paket sembako senilai Rp600 ribu per KK yang diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Penyaluran bantuan dilakukan dua kali dalam sebulan, masing masing senilai Rp 300 ribu per paket.

Dalam perkembangannya, wanita kelahiran Bandar Lampung menyebutkan bansos di kota Jakarta baru disalurkan kepada 210.663 KK, artinya masih jauh dibawah jumlah total keseluruhan penerima. Sedangkan bansos bagi warga Bodetabek akan mulai disalurkan pada tanggal 1 Mei 2020.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mengakui bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) berupa paket sembako untuk warga terdampak virus corona (Covid-19) sempat tersendat. Hal itu dikarenakan harus menunggu tas pembungkus untuk mengemas paket sembako.

Juliari menyebut tas itu belum tersedia karena pemasok bahan mengalami kesulitan import bahan baku. Sehingga menyebabkan distribusi bansos terkendala meski paket sembako sudah tersedia.

"Awalnya iya (sempat tersendat) karena ternyata pemasok-pemasok sebelumnya kesulitan bahan baku yang harus impor," kata Juliari kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).Tas untuk mengemas paket sembako itu bewarna merah putih dan bertuliskan 'Bantuan Presiden RI Bersama Lawan Covid-19'. Di tas itu juga terdapat logo Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Sosial serta cara-cara agar terhindar dari virus corona.

Juliari menegaskan bahwa saat ini produksi tas kemasan tersebut sudah lancar. Dia mengaku telah mengajak perusahaan lain untuk membuat tas kemasan sehingga diharapkan distribusi paket sembako kedepannya tidak terganggu.

Sulaeman

Merdeka.com