WFH Efektif, PHK Pekerja akan Semakin Masif?

Kesuksesan WFH membuat mayoritas perusahaan bertekad melakukan efisiensi karyawan.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Mei 2020, 20:09 WIB
Diterbitkan 29 Mei 2020, 20:09 WIB
Diperpanjang Sampai 20 Mei, Siswa Belajar Online di Rumah
Siswa sekolah dasar belajar online menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings di Pamulang Tangerang Selatan, Kamis (2/4/2020). Gelombang work from home (WFH) membuat kebutuhan terhadap aplikasi video conference meningkat saat pandemi Corona Covid-19. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menyatakan mayoritas perusahaan di Tanah Air sukses menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk menjaga kelangsungan bisnis di tengah pandemi covid-19.

Imbasnya angka pengangguran diperkirakan akan terus melonjak menyusul keberhasilan WFH.

"WFH ini efektif. Pengurangan pegawai semakin akan semakin banyak sebagai bentuk efisiensi perusahaan," katanya dalam diskusi virtual di akun instagram Indef, Jumat (29/5).

Dia mengatakan kesuksesan WFH membuat mayoritas perusahaan bertekad melakukan efisiensi karyawan sebagai upaya menjaga kelangsungan bisnis. Selain itu, cara kerja anyar ini diyakini dapat menekan penyebaran pandemi covid-19 di Indonesia.

Terlebih lagi, sejak Maret 2020 perlahan tapi pasti kinerja perusahaan mulai terpukul setelah kondisi ekonomi nasional ikut tertekan. Imbasnya cash flow perusahaan menjadi terganggu. Bahkan, tak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar.

Kendati demikian, WFH juga membuka ruang bagi karyawan untuk meningkatkan penghasilan. Misalnya dengan membuka bisnis online atau mencari kerja paruh waktu dengan jadwal yang fleksibel sehingga tidak menganggu pekerjaan utama.

"Intinya dalam sebuah kebijakan itu pasti ada positif dan negatifnya. Bukan berarti WFH hanya berisi negatif saja," jelas dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

WFH hingga Larangan Mudik Bikin Pengusaha Bus Gulung Tikar

H-6 Hari Raya Lebaran, Calon Pemudik Mulai Ramai di Terminal Pulogebang
Sejumlah bus antar kota antar provinsi berjejer menunggu untuk mengangkut penumpang untuk pulang kampung di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (9/6). Diperkirakan akan terjadi lonjakan arus mudik pada H-3 atau H-2 lebaran. (Merdeka.com/Imam Buhori)

Pemerintah resmi melarang seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik lebaran mulai Jumat (24/4). Imbasnya operasional transportasi angkutan umum darat di Tanah Air menjadi lumpuh.

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan, mengatakan mulai besok semua perusahaan angkutan darat terpaksa mengandangkan armada selama aturan larangan mudik belum dicabut pemerintah. 

"Sejak awal Maret 2020 pun. Mayoritas perusahaan transportasi darat sudah menghentikan operasi armadanya,” kata Shafruhan saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (24/4).

Menurut Shafruhan setelah pemerintah mengkampanyekan aturan pembatasan aktivitas di luar rumah sontak pendapatan pelaku usaha menurun drastis. Sehingga menyebabkan mereka lebih memilih menutup operasional kelangsungan bisnisnya karena terus merugi.

Bahkan banyak anggota Organda yang telah gulung tikar akibat cash flow perusahaannya telah kering. Setelah pendapatan dari tiket penumpang tak mampu menutup biaya operasional armada yang kian membengkak selama wabah corona berlangsung.

Sejatinya mudik lebaran merupakan ladang emas bagi pelaku usaha transportasi umum darat untuk meraup rupiah sebanyak mungkin. Sebab akan banyak mobilisasi orang dari sejumlah kota besar Indonesia menuju berbagai daerah di penjuru Tanah Air 

Kandangkan Armada

20170608-Persiapan Terminal Pulo Gebang Hadapi Arus Mudik 2017-Fanani
Sejumlah bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) terparkir di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (8/6). Pemprov DKI Jakarta menyiapkan terminal Pulo Gebang sebagai pusat pemberangkatan mudik Lebaran 2017. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Namun, setelah mudik dilarang oleh pemerintah seluruh pelaku usaha transportasi darat lebih memilih untuk mengandangkan armada yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Dampak lebih parah harus dialami oleh awak angkutan darat yang terpaksa kehilangan mata pencaharian ditengah kondisi sulit.

Shafruhan pun mendorong pemerintah untuk memprioritaskan awak angkutan darat sebagai penerima bantuan langsung tunai ataupun bahan pangan untuk meringankan beban ekonomi setelah raibnya pendapatan akibat pandemi virus corona yang tak kunjung usai.

"Karena mereka kan termasuk masyarakat bawah yang terdampak corona," jelas dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com  

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya