Kadin Tak Mau Investasi Asing Justru Hancurkan Industri Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Dandung Sri Harninto, memberi sorotan kepada rencana pemerintah untuk menarik investasi asing sebanyak-banyaknya.

Penilaian ini coba diberikan, khususnya setelah Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) terkait pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai USD 750 juta. Kesepakatan ini disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Yang perlu dicatat pada saat investasi masuk, memang salah satu kelemahan atau yang perlu kita kritisi saat investasi masuk, dari manapun itu, selalu mensyaratkan penggunaan barang-barang dari mereka," kata Dandung dalam sesi teleconference, Selasa (24/11/2020).

Dandung mengatakan, tentunya ini merupakan sebuah dilema. Sebab di satu sisi pengusaha mendukung pemerintah yang ingin mengangkat investasi. Tapi di sisi lain ia juga ingin industri nasional ikut terbangun.

Dalam hal ini, Dandung mengomentari aturan yang masih memperbolehkan investor asing untuk menggunakan barang impor dari luar pada suatu proyek di dalam negeri. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah mewajibkan proyek yang didanai APBN atau APBD seluruhnya menggunakan barang kebutuhan dari pasar domestik.

"Karena aturannya itu hanya ditulis tidak wajib, hanya disarankan. Jadi akhirnya kemudian teman-teman kontraktor ambil untung jalan pintas yang harga termurah," ujar dia.

"Padahal secara harga keberpihakan industri jadi berat. Karena ya namanya kontraktor kan milih barang murah, tapi kemudian kepentingan jangka panjangnya menjadi tergugurkan karena industri kita tidak berkembang," tegas dia.

Oleh karenanya, Kadin Indonesia menyarankan agar investasi asing yang masuk perlu diberikan suatu political will, bagaimana supaya investasi masuk tapi industri nasional tidak boleh mati, juga harus tumbuh berkembang.

"Secara umum, semoga dengan Undang-Undang Cipta Kerja investasi semakin banyak masuk Indonesia, tapi berbarengan dengan itu industri nasional kita juga semakin bertambah kuat," imbuh Dandung.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali berhasil meyakinkan investor asing selama melakukan kunjungan di Belanda beberapa waktu lalu. Terbaru, perusahaan rempah ternama Belanda, Verstegen tertarik untuk mengembangkan kebun dan industri pala di Fakfak, dan Kaimana, Papua Barat.

"Saya baru pulang dari Belanda kemarin, saya bawa oleh-oleh untuk Papua. Itu ada perusahaan yang dulunya VOC, sekarang perusahaan itu namanya Verstegen, akan membangun 40 ribu hektare kebun pala di Fakfak dan Kaimana," ujar dia dalam Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Senin (23/11/2020).

Bahlil mengatakan, perusahaan itu telah baik itikad baik dengan bersedia memenuhi tiga persyaratan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia. Yakni melibatkan perusahaan lokal dalam proses konstruksi pabrik baru, melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok, serta melibatkan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha logistik perusahaan.

Sehingga, investasi di bidang perkebunan dan pengolahan pala itu diharapkan dapat berdampak baik bagi bisnis UMKM setempat. Menyusul terpenuhinya sejumlah ketentuan yang telah diajukan Pemerintah Indonesia.

"Ini (investasi) akan kita lakukan dan 2021 sudah mulai. Kemarin saya sudah ngomong pada mereka untuk lakukan kerja sama pembangunan kebun termasuk industrinya di Papua Barat," tukasnya.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia juga berhasil meyakinkan produsen Susu Bendera FrieslandCampina untuk menambah investasi di Indonesia. Realisasi investasi senilai Rp4 triliun tersebut direncanakan mulai pada awal tahun 2021.

"Saya berterima kasih atas minat investasi dari FrieslandCampina ini. Kami siap menjemput bola. Kami juga telah sepakat bahwa Friesland akan memenuhi tiga syarat yang telah diajukan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah juga menawarkan lahan gratis selama lima tahun untuk pendirian pabrik di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah," kata Bahlil di Jakarta, Sabtu (21/11).

Meskipun awalnya tampak cukup terkejut dengan syarat investasi yang diajukan pemerintah, CEO FrieslandCampina Hein Schumacher menyatakan siap menyanggupinya. Di sisi lain pimpinan FrieslandCampina sedunia itu sangat mengapresiasi fasilitas insentif fiskal yang diputuskan dengan sigap oleh Kepala BKPM, baik tax holiday maupun tax allowance.

"Saya tidak menyangka keputusan Kepala BKPM ini sangat cepat. Memang Indonesia sudah banyak berubah, pemerintah telah melakukan reformasi di berbagai bidang. Di tengah pandemi covid-19, BKPM tetap sigap membantu kami. Saya akan segera sampaikan kesepakatan investasi ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Desember 2020," ujar Schumacher.