Jokowi Ingin BI Berperan Aktif dalam Reformasi Fundamental Ekonomi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan pentingnya untuk tetap waspada di tengah momentum optimisme terhadap kondisi perekonomian dan perbaikan di sektor keuangan. Secara khusus, Jokowi meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengambil bagian yang lebih nyata dalam kontribusinya terhadap perbaikan di sektor keuangan.

“Saya berharap Bank Indonesia mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang kita gulirkan,” kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi, Kamis (3/12/2020).

Selain itu, Jokowi juga mendorong BI untuk berkontribusi lebih besar dengan menggerakkan sektor riil, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, dan membantu para pelaku usaha utamanya sektor UMKM agar bisa kembali produktif.

Tak hanya untuk BI, Jokowi juga meminta semua pihak terkait untuk turut bergerak cepat dan tepat. Jokowi ingin seluruh lembaga dan otoritas terkait agar dapat bersinergi dan berbagi tanggung jawab untuk bangs adna negara. Sehingga Indonesia mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat nasional dan global.

“Dalam situasi krisis seperti ini kita harus bergerak cepat dan tepat. Buang jauh-jauh ego sektoral, egosentrisme lembaga, dan jangan membangun tembok tinggi-tinggi, berlindung dibalik otoritas masing-masing,” kata Jokowi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan pada hingga 9 persen pada 2021. Baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

“Pertumbuhan kredit pada 2021 dapat mencapai 7 sampai 9 persen,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2020: Bersinergi Membangun Optimisme Pemulihan Ekonomi, Kamis (3/12/2020).

Proywksi ini merujuk pada sejumlah hal, antara lain; penawaran kredit perbankan tetap kondusif dengan suku bunga menurun, likuiditas melimpah, lending standard membaik, dan restrukturisasi kredit yang diperpanjang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Permintaan kredit akan meningkat sejalan membaiknya penjualan dan kemampuan bayar korporasi, khususnya korporasi besar. Juga dari stimulus fiskal dan moneter perlu mempertemukan antara perbankan dan dunia usaha untuk mengatasi asymmetric information dan persepsi risiko penyaluran kredit,” jelas Perry.

Dalam catatannya, ada empat subsektor dengan kredit meningkat dan plafon kredit masih tersedia. Yakni, industri makanan minuman, telekomunikasi, logam dasar dan kulit alas kaki.

Kemudian, ada enam subsektor membutuhkan usaha dari pemerintah agar plafon kredit yang tersedia di perbankan dapat dimanfaatkan. Yakni, tanaman dan hortikultura industri tembakau, industri kayu, industri kimia, industri barang galian bukan logam, dan industri barang dari logam.

“Sementara itu 8 subsektor memerlukan penjaminan dan subsidi bunga dari pemerintah untuk mengatasi persepsi risiko dalam penyaluran kredit,” imbuh Perry.

8 subsektor ini antara lain, kehutanan, tanaman pandan, real estat, tanaman perkebunan, industri TPT, industri mesin, pertambangan bijih logam , dan industri furniture.

“Sinergi seperti ini akan semakin kuat apabila didukung dengan vaksinasi dan pemberian stimulus fiskal seperti insentif pajak dan kemudahan usaha dari pemerintah,” pungkas dia.