Sri Mulyani: Indonesia Dianggap Berisiko Tinggi Korupsi dan Tata Kelola

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika Indonesia masih memiliki tingkat korupsi cukup tinggi. Sebab Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) diminta untuk meningkatkan tata kelola dan manajeman yang baik. 

"Indonesia sebagai suatu negara masih dianggap sebagai negara yang punya resiko tinggi dari sisi tata kelola, dari sisi korupsi dan dari sisi pelanggaran," kata dia dalam acara Rakernas Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2020, Rabu (23/12/2020).

Melihat kondisi itu, Sri Mulyani meminta AAIPI lebih bekerja keras. Sebab, dia menilai sebagai aparat pengawas internal pemerintahan, seharusnya AAIPI tidak merasa puas dengan anggapan tersebut.

"Saya yakin AAIPI pasti merasa belum puas karena Indonesia masih dianggap sebagai reputasi negara yang dari sisi tata kelola tidak dalam liga yang ada di atas atau top," kata dia.

"Kita secara profesional sebagai sebuah asosiasi untuk para internal auditor sudah selayaknya dan seharusnya merasa tidak puas," sambungnya.

Sri Mulyani menyadari, dalam suasana normal saja sulit untuk mempertahankan kredibilitas tersebut, apalagi dalam suasana pandemi Covid-19 ini. Di mana dibutuhkan kerja keras dan profesionalitas yang tinggi untuk mengelola keuangan negara dan membantu masyarakat.

Sebab, saat Covid-19 terjadi arah perekonomian dan keuangan negara berubah. Di mana pendapatan negara turun dan belanja meningkat. Ini yang harus dikelola dengan baik agar tidak ada kecurangan.

"Untuk itulah peranan aparat pengawas internal AAIPI itu menjadi sangat kunci dan sangat penting," tegasnya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Ini

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kembali mengenai peran strategis kepada organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Ini Sri Mulyani Indrawati sampaikan saat membuka Rakernas Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tahun 2020 secara virtual. 

"Kita semua telah memahami bahwa AAIPI memiliki peran strategis untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel," kata Sri Mulyani, Rabu (23/12/2020).

Bendahara Negara itu menuntut seluruh APIP untuk melaksanakan pengawasan intern yang bernilai tambah bagi organisasi, baik di Kementerian Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Pemda).

Dengan melalui kegiatan assurance dan konsultansi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

Dalam memberikan nilai tambah, APIP juga diharapkan dapat mengubah paradigma pengawasannya. Dari semula banyak berperan sebagai penjaga yang fokus hanya pada mencari kesalahan, menjadi lebih berperan sebagai strategi partner yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan penyelenggaraan pemerintahan.

"Bahkan harus best practice audit intern terkini mendorong unit audit intern untuk menjadi trusted advisor bagi organisasi dalam menghadapi permasalahan saat ini," ujarnya.