Skema Investasi Berkelanjutan Jadi Strategi Penerapan Ekonomi Sirkular

Liputan6.com, Jakarta - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan pemerintah memiliki sejumlah strategi sebagai langkah konkrit untuk penerapan ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon. Salah satunya dari sisi pengembangan skema investasi.

Menurut Suharso, pemerintah akan mengembangkan skema investasi berkelanjutan. Dalam hal ini termasuk membuka peluang bagi organisasi swasta dan non-pemerintah untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan rendah karbon melalui investasi pada energi terbarukan, restorasi lahan berkelanjutan, pengembangan industri hijau, dan pengelolaan limbah.

"Kita juga membangun pengetahuan teknologi energi hijau untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon," kata Suharso dalam acara virtual peluncuran laporan studi "The Economic, Social, and Environmental Benefits of Circular Economy in Indonesia" pada Senin (25/1/2021).

Langkah lain, pemerintah diharapkan dapat mulai menyusun rencana aksi nasional ekonomi sirkular dengan lebih rinci. Selain itu, juga mengembangkan platform dan kemitraan yang dapat mengakselerasi ekonomi sirkular di Tanah Air.

Suharso mengatakan dalam penerapan ekonomi sirkular ini ada tantangan dan peluang yang terbuka lebar. Namun, pemerintah optimistis bisa merealisasikannya.

"Kita optimis dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, ini dapat jadi solusi jangka panjang bagi Indonesia. Melalui kolaborasi dan kerja sama erat, tantangan dapat kita hadapi dan rencana ini dapat terimplementasi dengan baik," tuturnya.

Dalam tahapan penyusunan strategi ekonomi sirkulas nasional, Indonesia saat ini masih berada dalam fase I. Dalam fase ini, pemerintah melakukan analisis potensi ekonomi, lingkungan, dan sosialisasi dari ekonomi sirkular.

Laporan analis tersebut sudah dirilis dengan judul "The Economic, Social, and Environmental Benefits of Circular Economy in Indonesia". Ini merupakan hasil kolaborasi Bappenas, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dan Pemerintah Denmark.

Total akan ada lima fase sampai konsep ekonomi tersebut diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menerapkan ekonomi sirkular secara optimal. Studi ini merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang ekonomi sirkular di Indonesia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," tutur Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, wabah pandemi Covid-19 telah menunjukan bahwa Indonesia memiliki sistem kesehatan yang lemah. Hal ini ditandai dengan minimnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai di tengah masyarakat.

"Pandemi ini mengingatkan kita bahwa ternyata kita punya sistem kesehatan yang tidak adaptif atau tidak kuat kalau kita dihantam oleh pandemi," ujar Suharso secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Merujuk pada kondisi ini, Bappenas disebutnya telah menyusun untuk ke depannya melakukan reformasi terhadap sistem kesehatan, sistem perizinan sosial, hingga ketahanan sistem bencana.

Menurut Suharso, lemahnya sistem kesehatan nasional terbukti dari ketersediaan puskesmas yang masih jauh dari fungsi promotif dan preventif terhadap wabah penyakit.

"Sekadar saya informasikan, bahwa puskesmas itu kira-kira hanya 31 persen yang memenuhi syarat. Kita harus naikan pakai syarat Bappenas. Ini yang menjelaskan betapa kita punya kualitas pelayanan kesehatan dalam hal promosi dan preventif itu sangat lemah," ungkapnya.

Suharso juga mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk masuk kepada produksi bahan-bahan obat dan fasilitas pelayanan kesehatan yang sangat diperlukan.

"Untuk paracetamol saja kita masih impor basisnya. Kemudian laboratorium, help security itu harus kita capai. Kemudian pengendalian penyakit dan imunisasi, pembiayaan kesehatan dan teknologi informasi, dan pemberdayaan masyarakat," tuturnya.

"Reformasi sistem kesehatan ini adalah prioritas nasional, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan major project-nya cukup banyak. Apabila kita bisa memperbaiki keadaan kesehatan kita, itu memberi hal yang positif terhadap output perekonomian dan juga penciptaan lapangan kerja," tandasnya.