Konsumsi Plastik Makin Marak Seiring Lonjakan Belanja Online, Kemendag: Ini Dilema

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono menekankan perlu adanya pembicaraan lebih lanjut untuk mencari solusi terbaru akibat melonjaknya penggunaan plastik selama pandemi Covid-19. Terutama dari kegiatan belanja online.

"Sudah lebih dari satu tahun kita berada dalam situasi yang tidak biasa sebagai imbas dari pandemi Covid-19. Seperti kita ketahui, perilaku belanja masyarakat sudah bergeser dari offline ke onlinemembuat masyarakat dan pelaku usaha cenderung menggunakan lebih banyak plastik dibandingkan pada waktu sebelumnya," bebernya dalam acara FGD bertajuk: Bicara Soal Plastik di Masa Pandemi Covid-19, Senin (15/3).

Veri bilang, tingginya penggunaan plastik di aktivitas belanja online tak lepas dari keinginan produsen dan konsumen yang sama-sama ingin memastikan kondisi produk, khususnya makanan tetap terjaga kebersihannya agar terhindar dari paparan virus mematikan asal China itu. Sehingga plastik dinilai sebagai media yang tepat untuk melindungi produk yang diterima konsumen untuk tetap higienis sekaligus tidak rusak.

"Ini menjadi dilema, seperti kita ketahui dengan penggunaan plastik pelindung yang dimaksudkan agar produk tidak rusak seperti bubble wrap dan untuk pengemasan makanan dengan plastik melalui aplikasi online. Nah, ini semua demi menjaga kehigienisan makanan dan sebagainya," terangnya.

Maka dari itu, dia menyerukan untuk pentingnya pembicaraan lebih lanjut antar stakeholders terkait untuk mencari solusi atas permasalahan anyar ini.

Menyusul situasi tidak biasa yang dihadapi oleh regulator guna menekan konsumsi plastik sekaligus memastikan produk yang diterima konsumen dari belanja online tetap dalam keadaan tetap higienis.

"Ini yang perlu kita bicarakan bersama. Semua kami harapkan dalam rangka mencari solusi yang terbaik agar konsumen menerima barang dengan baik dan aman, namun tidak merusak lingkungan," kata dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) berkomitmen untuk tetap galak kepada sektor retail modern terkait penggunaan plastik.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono.

"Kami dari Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga senantiasa secara berkala dan khusus untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan (penggunaan plastik) ini terhadap pelaku usaha di bidang retail modern," ungkapnya dalam acara FGD bertajuk: Bicara Soal Plastik di Masa Pandemi Covid-19, Senin (15/3).

Veri mengungkapkan, komitmen untuk tetap galak kepada sektor usaha retail modern tersebut bertujuan untuk mengurangi volume sampah plastik yang kian menggunung. Sehingga meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan maupun aktivitas bisnis.

"Karena kita tahu, plastik untuk terurai membutuhkan waktu yang lama hingga ribuan tahun. Sampah plastik juga memicu terjadinya perubahan iklim karena sejak proses produksi hingga tahap pembuangan dan pengolahan sampah plastik banyak mengeluarkan gas rumah kaca ke atmosfer yang memicu perubahan iklim. Ini merupakan tantangan untuk bisnis yang berkelanjutan di masa depan yang semakin kompleks," bebernya.

Kendati demikian, kebijakan ini dipastikan tidak akan efektif untuk memangkas volume sampah plastik yang kian menumpuk jika permintaan konsumen tetap tinggi. Untuk itu, dia mengimbau adanya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat selaku konsumen untuk turut mengurangi konsumsi plastik dalam segala aktivitas sehari-hari.

"Diantaranya dengan membawa tas belanjaan sendiri, mengurangi konsumsi air kemasan dalam plastik, dan juga melibatkan (peran) di sektor-sektor swasta maupun masyarakat (untuk mengurangi konsumsi plastik). 

Sebelumnya, Studi terkini menunjukkan kebocoran sampah plastik ke laut mencapai 8 juta ton per tahun. Bahkan 5 dari 10 negara penyumbang kebocoran plastik berasal dari negara-negara di Asia Tenggara.

"Lima dari 10 negara penyumbang kebocoran plastik tersebut berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia,"kata Teknikal Advisor Research Management UNDP Indonesia, Abdul Wahid Situmorang dalam Peluncuran Tas Belanja Guna Ulang secara virtual, Jakarta, Kamis (18/2).

Meski begitu, Abdul mengatakan saat ini pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian lebih dalam penanganan sampah plastik di laut. Tercermin dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang Penanganan Sampah Laut.

Lahirnya regulasi tersebut membuat pemerintah daerah, pengusaha hingga masyarakat akar rumput mulai bergerak mendukung program pengurangan sampah plastik hingga 70 persen di tahun 2025. Hal terpenting dalam ini mengubah pandangan masyarakat untuk membuat sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi menjadi nilai yang efisien.

"Kita perlu dan harus apresiasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, KLHK dan lembaga lainnya yang tidak lelah untuk melakukan terobosan mengatasi ini," kata dia.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com