Strategi Pemerintah Jadikan Produk UMKM Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia ingin produk-produk UMKM buatan anak bangsa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Kementerian Perdagangan sebagai kepanjangn tangan pemerintah pun menyusun strategi khusus agar produk dalam negeri ini menjadi menjadi pilihan utama dari bagi masyarakatnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu menjadi fokus pemerintah. Antara lain menjamin sektor UMKM bisa menyerap tenaga kerja dalam negeri dan membukakan jalan menuju akses pasar.

"Tahap awal yang kita pastikan lapangan usaha UMKM ini harus kita amankan. Jadi buatan-buatn dalam negeri ada produk dan pastikan lapangan usaa dikuasai pelaku dalam negeri," kata Oke dalam diskusi online: Bangga dengan Belanja Barang Buatan Indonesia, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Setelah itu, lanjut Oke, membuat akses pasar produk UMKM Indonesia untuk sampai kepada konsumen. Baik itu konsumen dalam negeri maupun konsumen luar negeri. Dalam hal ini kata dia, yang terpenting memberikan fasilitas khusus agar produk buatan UMKM ini jadi tuan rumah di negerinya sendiri.

"Terpenting adalah memberikan fasilitas produk dalam negeri untuk jadi tuan rumah di negeri sendiri," kata dia.

Salah satu upaya tang telah dilakukan pemerintah untuk membuka akses ke pasar yakni dengan program Bangga Buatan Indonesia. Kampanye ini harus terus didorong dan didukung dengan memberikan regulasi dan pendampingan yang dilakukan secara bersamaan.

"Strateginya di dalam bentuk kebijakan, regulasi, pendampingan yang harus dilakukan secara bersamaan," kata dia.

Meski begitu, Oke tidak mau menutup mata dengan kehadiran persaingan dari produk sejenis dari luar negeri. Disisi potensi, produk UMKM ini biasanya menjadi melakukan efisienasi. Sehingga dengan potensi yang ada dan dibantu upaya pemerintah memberikan fasilitas akses pasar serta akses pasar, dia yakin produk UMKM akan bisa bersaing dengan produk asing.

"Potensi-potensi ini harus dibantu dari askes pasar, pendampingan maupun pemahaman terhadap pasarnya di dalam negeri," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, pihak bank sentral segera merilis perluasan kebijakan pembiayaan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Saat ini Bank Indonesia akan segera meluncurkan kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) dalam rangka menunjang di sektor pembiayaan inklusif dan UMKM melalui empat perluasan," kata Destry dalam acara peluncuran buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Jumat (28/5/2021).

Destry memaparkan, keempat perluasan kebijakan tersebut antara lain perlebaran definisi UMKM menjadi pembiayaan ekonomi inklusif (inclusive economic subsistence). Lalu perluasan mitra perbankan dalam penyaluran kredit UMKM.

Selanjutnya, inovasi perluasan opsi penyaluran kredit secara tidak langsung melalui pembelian surat berharga inklusif, serta insentif bagi bank yang mendorong korporatisasi untuk sektor UMKM dan sektor prioritas.

Lebih lanjut, Destry menilai, fleksibilitas kebijakan makroprudensial yang dibangun Bank Indonesia juga semakin efektif menjaga stabilitas sistem keuangan. Itu dicapai berkat koordinasi dan upaya bersama-sama dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Terutama dalam melakukan sinergitas kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melalui perumusan paket kebijakan terpadu secara terkoordinasi.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan KSSK, dan fokus pada upaya untuk mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha, terutama pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi," tuturnya.