Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Tanpa BLU, Kemenkeu Usul Anggaran Rp 33,63 Triliun untuk 2022

Usulan anggaran Kemenkeu di 2022 akan dialokasikan untuk lima progam.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Jun 2021, 17:05 WIB

Diterbitkan 10 Jun 2021, 16:15 WIB

Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan anggaran sebesar Rp 33,63 triliun pada 2022. Anggaran tersebut tidak termasuk pagu untuk Badan Layanan Umum (BLU).

Jika dilihat, anggaran ini meningkat dibandingkan pagu anggaran 2021. Di mana pagu tahun ini setelah mendapatkan penghematan hanya Rp 31,91 triliun, dari sebelumnya diusulkan Rp 34,8 triliun atau terjadi penghematan Rp 2,9 triliun.

"Maka tahun depan kami usulkan pagu indikatifnya adalah sebesar Rp 33,63 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi, dalam Rapat Kerja Bersama dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Adapun anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan untuk lima progam. Pertama kebijakan fiskal dianggarkan sebesar Rp 27 miliar, kedua pengelolaan penerimaan negara Rp 3,20 triliun, ketiga pengelolaan belanja negara Rp 18,3 miliar.

Selanjutanya untuk program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko dialokasikan sebesar Rp 116 miliar. Terakhir untuk dukungan manajemen Rp 30,26 triliun.

"Kalau kita perhatikan bahwa dukungan manajemen merupakan program dengan lokasi yang terbesar," jelas Heru.

Sementara itu, jika dihitung atau termasuk BLU maka pagu infikatif 2022 sebesar Rp 43,19 triliun. Angka ini menurun dari pagu setelah penghematan pada 2021 yang hanya sebesar Rp 46,27 triliun.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Realisasi Anggaran Kemenkeu Capai Rp 13,54 Triliun

Menkeu Sri Mulyani Beberkan Perubahan Pengelompokan/Skema Barang Kena Pajak

Menkeu Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat membahas konsultasi terkait usulan perubahan pengelompokan/skema barang kena pajak berupa kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penyerapan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkini. Hingga 8 Juni 2021, realisasi penyerapan anggaran di kementeriannya mencapai Rp 13,54 triliun.

Angka ini setara dengan 42,43 persen dari pagu sebesar Rp 31,91 triliun. Adapun anggaran tersebut belum termasuk dalam hitungan Badan Layanan Umum (BLU) atau non BLU.

"Sekarang realisasi sampai dengan (8) Juni adalah Rp 13,54 triliun sudah 42 persen. Untuk belanja pegawai 52 persen, belanja barang 28 persen dan belanja modal 10,6 persen," kata Sri Muyani dalam Rapat Kerja Bersama dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (10/6).

Sementara jika ditambahkan dengan BLU realisasi penyerapannya sudah mencapai Rp 24,79 triliun. Relisasi ini setara dengan 53,58 persen dari pagu sebesar Rp 46,2 triliun.

Jika dirinci, untuk belanja pegawai sudah mencapai Rp 10,8 triliun atau sebesar 53,58 persen. Kemudian untuk belanja barang baru Rp 13,6 triliun atau sekitar 59 persen dari total pagu. Dan terakhir belanja modal hanya Rp 305 miliar atau baru 10,61 persen.

"(Belanja modal) agak tertinggal dari sisi belanja modal," imbuhnya.

Lanjutkan Membaca ↓