Fantastis, Biaya Penanganan Covid-19 di Dunia Capai Rp 159.273 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa seluruh dunia sudah mengalokasikan lebih dari USD 11 triliun (berkisar Rp 159.273 triliun) untuk penanganan pandemi Covid-19. Semua negara saat ini tengah berjuang untuk mengatasi pandemi ini.

"Covid-19 merupakan suatu tantangan global, karena tidak ada satu negara yang bisa dikecualikan dari ancaman kesehatan ini. Di dalam pertemuan G20, kita selalu mengidentifikasi bahwa untuk menghadapi pandemi ini, dunia bahkan sudah mengalokasikan lebih dari USD 11 triliun," kata Sri Mulyani dalam ESG Capital Market Summit 2021 pada Selasa (27/7/2021).

Ia mengungkapkan seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia tengah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pandemi, termasuk dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan. Seluruh negara menggunakan sumber daya untuk melindungi rakyatnya dari Covid-19.

Di bidang kesehatan, katanya, dilakukan berbagai cara untuk bisa memutus rantai penularan. Hal ini berimplikasi sangat besar di bidang ekonomi, sosial bahkan politik karena masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan seperti biasa dan semua aktivitas dibatasi.

Pemerintah pun menggunakan berbagai instrumennya, termasuk dari sisi kebijakan fiskal dan kebijakan regulasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha agar bertahan. Bahkan semua instrumen tersebut digunakan agar masyarakat dan dunia usaha bisa pulih kembali.

"USD 11 triliun sudah dibelanjakan seluruh dunia dalam bentuk defisit fiskal yg melebar, monetary easing yang semuanya bertujuan untuk bisa menghadapi pandemi Covid-19," jelas Sri Mulyani.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan bantuan subsidi gaji bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, serta kelanjutan program Kartu Prakerja. Total anggaran yang disiapkan untuk kedua program tersebut mencapai Rp 30 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan, Kartu Prakerja akan difokuskan untuk para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK.

"Sedangkan kita sekarang sedang membuat desain untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan," terang Sri Mulyani dalam siaran pers Kementerian Keuangan, Kamis (22/7/2021).

Menurut dia, Kementerian Keuangan bersama Kemenko Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang menyiapkan teknis program kelanjutan kartu prakerja dan subsidi gaji.

Pemerintah pun mengalokasikan tambahan anggaran Rp 10 triliun untuk program kartu prakerja dan bantuan subsidi gaji tahun ini.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan dana Rp 20 triliun yang menyasar 5,6 juta peserta eksisting. Dengan demikian, anggaran untuk program kartu prakerja dan subsidi gaji total mencapai Rp 30 triliun.