Ekonom: Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Penting, Harusnya Fokus Penanganan Covid-19

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengecat pesawat Kepresidenan dari warga dominan biru menjadi merah putih. Biaya untuk pengecatan pesawat Kepresidenan mencapai Rp 2 Miliar.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai, pengecatan pesawat bukan hal yang penting. Dia lebih melihat bagaimana Pemerintah melaksanakan tugasnya dalam penanganan pandemi covid-19.

“Pengecatan pesawat bukan hal yang penting, membahasnya juga tidak penting. Saya Lebih memilih melihat bagaimana pemerintah melaksanakan tugas pokoknya, bagaimana penanggulangan pandemi dan bagaimana penyaluran bantuan kepada masyarakat,” kata Piter kepada Liputan6.com, Rabu (4/8/2021).

Lebih lanjut, jika ditanya etis tidaknya pengecatan pesawat kepresidenan tersebut, maka akan banyak sekali permasalahan yang muncul. Namun yang penting semua berjalan sesuai tugas dan arahan Presiden.

“Kalau Kita bahas etis tidak etis, nanti akan banyak sekali (yang dipermasalahkan). Misalnya Pak Menteri Masih dapat tunjangan, etis tidak etis? Kenapa tidak semuanya disumbangkan untuk bantu masyarakat miskin. Masing-masing ada yang bertanggungjawab, apakah para pejabat tersebut melaksanakan arahan presiden secara optimal,” ujarnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan biaya pengecatan pesawat Kepresidenan-1 atau BBJ 2 mencapai Rp 2 Miliar. Namun ia tak menyebut pasti berapa nominal uang yang telah dikeluarkan.

Adapun pesawat Kepresidenan-1 dicat ulang dari warna biru putih menjadi merah putih. Heru menyampaikan pemilihan warna pesawat ini disesuaikan dengan bendera Indonesia dan untuk menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI.

Heru menjelaskan bahwa biaya perawatan dan pengecatan pesawat Kepresidenan-1 telah dianggarkan di APBN. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan refocusing anggaran pada APBN 2020 dan APBN 2021 untuk pendanaan penanganan Covid-19.