Menhub Siapkan Rp 21,6 Triliun Bangun Bandara hingga Pelabuhan di 2022

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melanjutkan proyek infrastruktur untuk menunjang konektivitas di 2022, seperti bandara hingga pelabuhan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan ekonomi di setiap wilayah.

Untuk itu, Kemenhub telah menganggarkan dana sebesar Rp21,6 triliun dalam pagu anggaran Kemenhub tahun 2022 untuk membangun infrastruktur konektivitas di tanah air.

"Kami melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, serta memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/8/2021).

Budi Karya menjelaskan program pembangunan infrastruktur konektivitas yang merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, antara lain pembangunan enam bandara baru, tiga pelabuhan baru, tiga terminal baru penumpang tipe A, dan empat terminal barang internasional.

Lanjut dia, Kemenhub juga memiliki target untuk mencapai Key Performance Indicator (KPI) pada tahun 2022, di antaranya optimalisasi Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Kuala Tanjung, Bandara Kertajati, penyelesaian Kereta Api Makassar Pare-Pare, pembangunan Pelabuhan New Ambon dan New Palembang.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Menhub mengatakan infrastruktur konektivitas merupakan kegiatan strategis yang sangat penting dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

"Menyelesaikan KPI itu yang penting, kami membangun konektivitas untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain agar mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar," ujarnya.

Ia menambahkan pada masa pandemi Covid-19, Kemenhub tetap melaksanakan program pro kerakyatan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui skema padat karya dan pemberdayaan masyarakat.

"Karena anggarannya terbatas, kita buat multiyears, yang terpenting kita berupaya membuat program yang pro rakyat," pungkasnya.