Gubernur BI: Kasus Omicron Belum Ganggu Pemulihan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melihat perkembangan kasus Omicron di Indonesia belum meganggu sistem pembayaran dan industri jasa keuangan. Bank Indonesia melihat bahwa proses pemulihan ekonomi masih berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

"Bacaan-bacaan kami dalam indikator-indikator, sebagian besar indikator Desember, tapi ada indikator Januari, data data sistem pembayaran tunjukan aktivitas ekonomi terus meningkat," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Kamis (20/1/2022).

Sejalan dengan proses pemulihan, BI juga secara aktif mendukung penuh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan langkah-langkah penanganan penyebaran omicorn dapat berjalan dengan baik. Tidak hanya sekedar penerapan protokol kesehatan, namun juga harus percepatan vaksinasi.

"Untuk masyarakat vaksinasi di Indonesia sangat cepat dan untuk anak anak Insya Allah juga akan terus dilakukan untuk booster," ujarnya.

Menurutnya, percepatan vaksinasi ini sangat penting supaya tercapai imunitas massal. Sehingga diharapkan daya tahan serangan atau penyebaran Covid-19 lebih kuat.

"Kesempatan ini secara pribadi dan lembaga mari dukung upaya pemerintah atasi Omicron dan hati hati membuka sektor ekonomi tanpa timbulkan penyebaran omicorn tapi dukung pemulihan ekonomi," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, belanja subsidi yang dilakukan pemerintah adalah upaya untuk menjaga agar harga bisa tetap diakses dan terjangkau oleh masyarakat, apalagi dalam situasi pemulihan seperti saat ini.

“Dalam jangka pendek kita melihat bahwa ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga pemulihan ekonomi dengan belanja negara kita, termasuk belanja subsidi dan belanja kompensasi,” kata Wamenkeu dilansir dari laman Kemenkeu.go.id, Rabu (12/1/2022).

Namun dalam jangka menengah dan jangka panjang, pihaknya tentu tetap mencari bentuk-bentuk efisiensi bagaimana supaya perekonomian Indonesia bisa bergerak jauh lebih cepat dan belanja negara seperti apa yang diperlukan.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas atau commodity supercycle yang terjadi pada tahun 2021 lalu memberikan pengaruh pada sisi penerimaan maupun belanja negara khususnya pada belanja subsidi.

Jelas Wamenkeu, biasanya fenomena kenaikan harga komoditas tidak selamanya terjadi. Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperhatikan semua faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap APBN termasuk pada tahun 2022 ini.