Gambaran Kondisi Covid-19 Omicron di Indonesia dan Respons Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Kasus COVID-19 terkait varian Omicron di Indonesia semakin menunjukkan kenaikan. Maka dari itu, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan dengan menghimbau pembatasan mobilitas bagi masyarakat.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beserta Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hasil Rapat Terbatas terkait penanganan Pandemi Covid 19 Indonesia khususnya varian Omicron pada Senin, (24/1/2022).

Luhut mengatakan data dari berbagai negara hari ini, semakin menunjukkan bahwa varian Omicron ini memberikan resiko perawatan dan juga tingkat kematian yang lebih rendah dari varian delta.

Kini disebutkan jika kasus yang disebabkan oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri sudah berada di bawah 10 persen dari total kasus nasional.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di Indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya. Namun, Menko Luhut tetap mengimbau masyarakat agar tetap  waspada

Berikut sederet perkembangan terkait penyebaran dan respons COVID-19 Omicron di Indonesia per Senin (24/1/2022) : 

Kasus Omicron di Indonesia capai 1.626 

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengumumkan, ada 1.626 kasus COVID-19 terkait Omicron di Indonesia pada 24 Januari 2022. Dari jumlah tersebut, yang membutuhkan oksigen ada 20 pasien.

"Kami melaporkan yang sudah terkonfirmasi ada 1.600-an yang kena Omicron(tepatnya 1.626 kasus), yang memang dirawat membutuhkan oksigen hanya sekitar 20 pasien dan wafat 2 orang," kata Menkes Budi Gunadi saat memberikan keterangan pers Evaluasi PPKM, Senin (24/1/2022).

Kasus Omicron diprediksi masih terus naik

Selain itu, pemerintah juga memprediksi kasus Omicron masih akan naik di Indonesia. Hal ini mengacu pada metode trajectory yang digunakan di Afrika Selatan.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, tingkat kematian terkait Omicron di DKI Jakarta jauh lebih rendah dibanding Afrika Selatan.

"Berkaca dari trayektori kasus di Afrika Selatan, Pemerintah memperkirakan kasus akan terus meningkat. Namun satu hal yang kami temukan, tingkat kematian aktual di DKI lebih rendah dari proyeksi yang kami lakukan dengan menggunakan trayektori Afrika Selatan," kata dia.

Jumlah kasus aktif Omicron masih rendah dibandingkan Delta

Namun, Menko Luhut mengungkapkan, peningkatan kasus Omicron masih terkendali. Jumlah kasus harian COVID-19 saat ini masih jauh lebih rendah dibandingkan saat puncak varian Delta tahun 2021.

"Meski kasus meningkat, Pemerintah tetap dalam kendali penuh menghadapi varian Omicron. Peningkatan kasus relatif terkendali," katanya.

"Jumlah kasus konfirmasi dan aktif harian masih lebih rendah lebih dari 90 persen jika dibandingkan dengan kasus puncak Delta," jelas Menko.

Selain itu, saat ini belum terlihat adanya kenaikan kasus COVID-19 secara signifikan di Indonesia.

"Sejak varian Omicron ditemukan satu bulan yang lalu di Indonesia, hari ini belum terlihat tanda-tanda kenaikan kasus yang cukup eksponensial seperti yang terjadi di belahan negara yang lain," paparnya.

Karena kenaikan kasus COVID-19, penerapan PPKM terus dilakukan oleh pemerintah. Sementara asesmen level disesuaikan terus dengan kondisi masing-masing wilayah.

Menko Luhut mengumumkan, terjadi tambahan daerah yang masuk dalam level asesmen PPKM Level 1. Namun, ada wilayah lainnya yang juga turut ke Level 2 atau Level 3.

"Teater perang pandemi yang terjadi di DKI Jakarta menyebabkan asesmen situasi Provinsi tersebut masuk ke dalam Level 3. Namun dalam melakukan asesmen level PPKM, Pemerintah secara konsisten memperlakukan DKI sebagai satu kesatuan wilayah Aglomerasi Jabodetabek, kata Menko Luhut dalam Konferensi Pers Evaluasi PPKM, Senin (24/1/2022).

"Secara aglomerasi, Jabodetabek saat ini masih pada level 2. Rincian terkait level PPKM dapat dilihat pada Inmendagri yang akan terbit hari ini," jelasnya.

Ia melanjutkan, "Sampai dengan saat ini Pemerintah belum terpikir untuk melakukan pemberlakuan PPKM Darurat kembali apalagi sampai melakukan Lockdown".

Menko pun meminta setiap kepala daerah dan otoritas terkait agar menjalankan aturan pengetatan sesuai dengan asesmen level yang diberikan.

“Pemerintah meminta kepada setiap Kepala Daerah dan Forkompimda setempat agar kembali taat kepada aturan Asesmen Level yang dikeluarkan Pemerintah dan mentaati setiap kebijakan yang dituangkan untuk mencegah terjadinya dampak buruk dikemudian hari," pungkas Menko Luhut.

Masyarakat Diminta tidak jalan-jalan dalam 4 minggu ke depan

Guna meredam penyebaran COVID-19 Omicron, masyarakat juga diminta untuk menahan sementara kegiatan mobilitasnya. 

Mengacu pada data yang dihimpun dari Google Mobility, Luhut mengungkapkan, terjadi tren penurunan mobilitas masyarakat selama satu pekan terakhir.

“Apakah itu karena selesai libur atau masyarakat kita mulai disiplin, ini kami harapkan kita pertahankan terus sampai 3-4 minggu kedepan," imbuhnya.

Dihimbau perhatikan gejala

Adapun himbauan untuk masyarakat agar melakukan pengecekan jika merasa ada gejala-gejala yang mirip seperti Omicron.

Diketahui, gejala varian COVID-19 ini nyaris sama dengan gejala flu biasa.

"Mengingat gejala Omicron yang ringan dan sulit dibedakan dengan batuk atau flu biasa, Pemerintah menghimbau 5 kepada masyarakat untuk segera melakukan testing bila merasakan gejala tersebut, tidak pergi ke area publik, atau melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala seringan apapun," kata Menko Luhut.

"Pemerintah juga meminta agar masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga atau booster agar langsung melakukan suntikan vaksin di gerai-gerai yang telah disediakan oleh Pemerintah," ujarnya.