Pemerintah Percepat Proyek Ibu Kota Baru, Apa Pentingnya?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memastikan mempercepat pembangunan ibu kota baru. Dimana, rencananya, proyek ini akan dimulai pada semster II 2022.

Terdapat dua urgensi utama terkait pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur. Pertama, merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam pemerataan ekonomi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Staf ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, dalam Forum Merdeka Barat, Rabu (2/2/2022).

“Saya yakin pemindahan ibu kota ini sudah melalui kajian yang panjang. Tapi kami dari Kementerian Keuangan punya perspektif pemindahan ibu kota ini melihat bagaimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia,” kata Made Arya.

Meski pemerataan ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan sebelumnya, sebagai contoh, Pemerintah telah membangun jalan tol Trans-Sumatera, rel kereta api di Sulawesi dan Papua, pembangunan bandara dan pelabuhan.

“Ini adalah salah satu bagian strategi kita membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih komprehensif di Indonesia,” imbuhnya.

Urgensi kedua, dari segi geografis. Berdasarkan hasil beberapa studi kawasan Kalimantan memiliki banyak nilai tambah. Baik dari sisi lokasi yang berada di tengah Indonesia, dan respon terhadap gangguan bencana alam yang paling rendah.

“Tentunya harapan kita pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan memiliki nilai tambah, khususnya dalam bahaya kita menghadapi bencana,” ucapnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Kalau dilihat tahapannya, kata Made, dengan ditetapkannya Undang-undang mengenai IKN, tindak lanjutnya yaitu bagaimana menyiapkan aturan pelaksanaan yang lebih detail. Salah satunya bagaimana menyusun rencana induk yang detail dalam 5 tahap ke depan.

“Memang prioritas yang menjadi fokus kita di tahap pertama yang durasinya sampai 2024, dari perspektif bagaimana dukungan anggaran yang harus disediakan Kementerian Keuangan. Itu sangat tergantung bagaimana masterplan tahap pertama,” jelasnya.

Kendati begitu sudah digarisbawahi, dukungan APBN di dalam pembangunan IKN itu akan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar dan juga pembangunan Kawasan inti dari pusat pemerintahan IKN.

Maka diluar itu, Kementerian Keuangan terus mencarikan solusi dari segi pendanaan. Apakah melibatkan badan usaha, apakah mengundang sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.