Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menjamin berbagai fasilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke Kalimantan Timur. Perpindahan para ASN ini untuk menempati ibu kota negara baru yang disebut Nusantara.Â
Kepala satgas Perencanaan Pembangunana Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian PUPR Imam Santoso Erwani mengatakan, Kementerian PUPR akan membangun kawasan perumahan yang dilengkapi berbagai fasilitas umum. Termasuk juga fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah untuk para keluarga ASN.
"Perumahan-perumahan atau kawasan perumahan ASN dan perumahan komersial ini akan ada fasos, fasum dan lainnya di tingkat kawasan ini akan disediakan," kata Imam Santoso Erwani dalam Forum Merdeka Barat 9, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Advertisement
"Di tingkat kecamatan ada berapa sekolah tingkat menengah dan ditingkat kelurahan berapa banyak sekolah dasar yang dibangun," tambah dia.
Imam mengatakan pembangunan IKN Nusantara ini merupakan proses tranformasi yang dalam praktiknya tidak pasti berjalan secara linear. Dalam prosesnya pasti banyak pihak yang mempertanyakan sehingga harus disikapi dengan sifat yang juga tranformatif.
Sejak tahun 2020 pemerintah telah melakukan berbagai perencanaan. Misalnya Bappenas yang menyiapkan rancangan, Kementerian ATR/BPN mengatur masalah tata ruang dan Kementerian PUPR yang menyediakan infrastruktur pembangunan.
"Kita tetap coba ini supaya sinkron, ini kita perbuat sampai akhir 2021 begitu, setelah adanya tranformasi yang begitu cepat ini ke depan perlu tranformasi yang membangun," kata dia.
Baca Juga
Â
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Anggaran
Saat ini Imam menyebut berbagai persiapan pembangunan secara konsep telah selesai dilakukan. Tinggal menunggu untuk dieksekusi secara nyata di lapangan.
Hanya saja pembangunannya masih belum ada kepastian yang jelas karena masalah penganggaran. Dia menyarankan berbagai persiapan terkait pendanaan bisa selesai sebelum bulan Juli, agar target pembangunan tahap I selesai di tahun 2024 mendatang.
"Karena waktunya cuma 2 tahun, sampai Juli ini ada banyak persipaan yang harus disipakan, dari anggaran, barang dan jasa, kontruksinya. Barangnya sediri dari PUPR ini kita gunakan QPA yang kita kawal dan ini harus didukung oleh semua pihak," kata dia mengakhiri.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
Advertisement