Menko Airlangga Waspadai Risiko Pemulihan Ekonomi dari Imported Inflation di 2022

IMF dalam publikasi terbaru menyampaikan bahwa kenaikan inflasi merupakan salah satu faktor risiko pemulihan ekonomi di tahun 2022.

oleh Tira Santia diperbarui 03 Feb 2022, 11:45 WIB
Diterbitkan 03 Feb 2022, 11:45 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kagama Depok, Peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, Rabu (10/22/2021).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Kagama Depok, Peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan, Rabu (10/22/2021).

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka inflasi di Januari 2022 tercatat 2,18 persen (yoy). Angka ini terkendali karena masih dalam kisaran sasaran target inflasi 2022 yang sebesar 3 persen ± 1 persen (yoy). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui, angka tersebut inflasi Januari tersebut memang tertinggi jika dihitung sejak pandemi covid-19. Namun angka tersebut masih terkendali. 

“Dalam rangka menjaga tren pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah akan terus mencermati berbagai risiko pencapaian inflasi 2022, termasuk yang berasal dari imported inflation,” ungkap Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (3/2/2022).

Sebagaimana diketahui, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dunia, permintaan yang tinggi telah mendorong naiknya harga-harga komoditas esensial dan berdampak terhadap kenaikan inflasi global.

IMF dalam publikasi terbaru World Economic Forum, yang dirilis Januari 2022 juga menyampaikan bahwa kenaikan inflasi merupakan salah satu faktor risiko pemulihan ekonomi di tahun 2022.

Berlanjutnya harga energi yang tinggi disertai gangguan rantai pasok telah mendorong peningkatkan inflasi, terutama di Amerika Serikat dan banyak negara Emerging Market and Developing Economies (EMDE). Amerika Serikat sendiri menutup tahun 2021 dengan tingkat inflasi menembus 7 persen dan merupakan tertinggi sejak Juni 1982.

Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia maupun Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk memitigasi berbagai tantangan pencapaian inflasi tahun 2022 baik yang berasal dari global maupun domestik.

"Penguatan program kerja dan strategi kebijakan pengendalian inflasi di level daerah menjadi strategis dalam mendukung pencapaian inflasi nasional tetap terkendali di tengah risiko-risiko yang dihadapi,” ujar Menko Airlangga.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Sektor Riil

Inflasi
Pembeli membeli sayuran di pasar, Jakarta, Jumat (6/10). Dari data BPS inflasi pada September 2017 sebesar 0,13 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan signifikan karena sebelumnya di Agustus 2017 deflasi 0,07 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dari sisi sektor riil, peningkatan demand global juga harus menjadi peluang yang bisa kita tangkap. Dengan output manufaktur Indonesia ke depan yang diperkirakan semakin bertumbuh, diharapkan prospek permintaan barang ekspor juga akan terus meningkat.

Terlebih, IHS Markit mencatat bahwa pesanan barang ekspor Indonesia di Januari 2022 merupakan rekor kenaikan tertinggi jika dibandingkan dengan periode bulan Januari sejak survei PMI dijalankan.

“Untuk mengakselerasi kinerja ekspor dan memanfaatkan momentum yang ada, Pemerintah akan terus mendorong program hilirisasi komoditas unggulan, seperti CPO, nikel, bauksit, tembaga, hingga timah. Di samping itu, investasi pada industri 4.0 juga akan terus ditingkatkan sehingga produk-produk ekspor Indonesia ke depan semakin berdaya saing dan bernilai tambah tinggi,” pungkas Menko Airlangga.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya