Pemerintah Baru Gunakan Dana PEN Rp 95,13 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan realisasi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional tahun anggaran 2022 baru mencapai Rp 95,13 triliun. Angka tersebut baru 20,9 persen dari total anggaran Rp 455,62 triliun.

"Secara keseluruhan realisasinya (dana PEN) adalah 20,9 persen atau Rp 95,13 triliun dari Rp 455,62 triliun," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/6/2022).

Menko Airlangga menjelaskan, dana PEN yang digunakan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 24,46 triliun atau 20 persen dari yang dianggarkan.

Penggunaan tersebut digunakan untuk membayar klaim tenaga kesehatan, insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan. Termasuk juga untuk pengadaan vaksin dan dana desa.

"Dari segi penanganan kesehatan sudah 20 persen atau Rp 24,46 triliun," kata dia.

Penggunaan dana PEN untuk sektor perlindungan sosial sebesar Rp 55,85 triliun atau terealisasi 36,1 persen dari pagu yang dianggarkan. Dana tersebut kata Airlangga digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT Minyak Goreng, BLT Desa, bantuan PKL, Warung dan Nelayan, serta Kartu Prakerja.

"Untuk perlindungan masyarakat sudah 36,1 persen atau Rp 55,85 triliun," kata Airlangga.

Sementara itu, penggunaan dana untuk sektor pemulihan ekonomi baru mencapai Rp 14,83 triliun. Angka ini hanya 8,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 178 triliun. Adapun penggunaannya untuk membantu pemulihan ekonomi di sektor pariwisata, dukungan UMKM dan fasilitas perpajakan.

"Di samping itu pemulihan ekonomi ada 8,3 persen atau Rp 14,83 triliun dari Rp 178 triliun," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan jika belanja perlindungan bantuan sosial (bansos) pemerintah daerah masih minim.

Nilai belanja bansos daerah baru mencapai Rp 11 triliun dalam tiga tahun terakhir. Sementara belanja bansos dalam APBN telah mencapai Rp 400 triliun.

"Belanja sosial di APBD itu berapa? Cuma Rp 11 triliun. Belanja sosial di APBD cuma hanya Rp 11 triliun," katanya dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Selasa (7/6/2022).

Penyaluran belanja bansos yang cenderung kecil tersebut, menandakan pos belanja yang bertujuan melindungi dan menjamin kesejahteraan warga masih didominasi pemerintah pusat. Padahal, pemerintah sudah memberi keleluasaan melalui otonomi daerah.

"Saya ingin juga di depan DPD ini untuk meminta perhatian, kalau Bapak dan Ibu sekalian wakil-wakil daerah, dengan sistem otonomi dan desentralisasi, sebetulnya kesehatan dan pendidikan itu didelegasikan ke daerah. Masyarakat juga harusnya dilindungi oleh daerah," jelas Sri Mulyani.

Dia juga menyoroti belanja kesehatan saat pandemi Covid-19 banyak didanai oleh pemerintah pusat. Belanja itu antara lain insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin dan pembayaran klaim pasien Covid-19 di seluruh Indonesia.

"Hal ini menggambarkan bahwa APBN kalau dia bekerja di pusat sebetulnya pada akhirnya yang menikmati adalah daerah dan rakyat juga," tandas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 441,3 triliun. Angka ini lebih tinggi dari alokasi pemerintah dalam APBN 2022 seesar Rp 431,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan besarnya alokasi tersebut untuk menjadi bantalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Artinya, APBN menjalankan perannya sebagai syok absorber dari kondisi ketidakpastian.

"Ini untuk menjaga masyarakat baik melalui program PKH, kartu sembako, subsidi listrik, subsidi LPG dan jaminan kehilangan pekerjaan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja DPR-RI dengan Pemerintah di Komplek DPR-MPR, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Penambahan dana perlinsos tersebut kata dia sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat meskipun dampak pandemi terhadap ekonomi masyarakat sudah mulai menurun. Sebagaimana diketahui anggaran perlinsos dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sejak adanya pandemi.

Di tahun 2020 anggaran perlinsos sebesar Rp 498 triliun. Melonjak dari anggaran tahun 2019 yang hanya Rp 293,2 triliun. Penambahan anggaran ini dilakukan ketika WHO menetapkan status pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Tahun 2021 anggaran perlinsos dikurangi menjadi Rp 468,3 triliun. Penurunan anggaran ini sejalan dengan kondisi dampak terhadap pandemi yang mulai berangsur terkendali. Begitu juga dengan anggaran perlinsos di tahun 2022 yang dijatah hanya Rp 99,4 triliun.

Sementara itu anggaran perlinsos tahun 2023 dinaikkan dalam rangka antisipasi terhadap ketidakpastian global. Tahun depan, kebijakan perlinsos akan diarahkan untuk perbaikan data, penargetan penerima, pengurangan angka kemiskinan, penguatan perlinsos sepanjang hayat dan mendorong sosial adaptif.