Indonesia Butuh Rp 6.500 Triliun Bangun Infrastruktur hingga 2024

Liputan6.com, Jakarta Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 6.500 triliun untuk membangun infrastruktur sampai tahun 2024. Dari kebutuhan dana tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya bisa memenuhi 42 persen, sedangkan sisanya akan berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.

Hal tersebut diungkapkann Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Luky Alfirman dalam Seminar Infrastructure Roundtable (IIR) ke-23 Edisi T20

"Maka dari itu pembiayaan adalah salah satu cara menekan biaya tersebut. Bagaimana kami bisa mendesain pembiayaan sedemikian rupa," ujar Luky dikutip dari Antara, Jumat (8/7/2022).

Ia menjelaskan pemerintah saat ini terus mengundang pembiayaan dari sektor swasta. Hal tersebut seiring dengan pembahasan dalam Presidensi G20 di Indonesia yakni meningkatkan partisipasi sektor swasta, lantaran pemerintah tidak bisa menanggung seluruh biaya pembangunan sendirian.

Berinvestasi di infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, sehingga harus ada kepastian di dalam proyek yang diinvestasikan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Oleh karenanya Luky berpendapat pihaknya terus berusaha memberi kepastian dengan mengelola risiko yang ada agar investor, terutama di dalam negeri, berminat untuk menanamkan modal mereka pada suatu proyek infrastruktur.

"Kami mendesain sedemikian rupa risiko ini, bagaimana bisa kami perkecil karena itu terasosiasi dengan harga yang harus kami bayar nantinya," ucap dia.

Sementara untuk investor luar negeri, ia menuturkan biasanya calon penanam modal akan cenderung melihat kondisi politik hingga prospek ekonomi Indonesia sebelum memutuskan berinvestasi dalam suatu proyek infrastruktur di Tanah Air.

Dengan demikian, kata dia, stabilitas kondisi politik dan perbaikan ekonomi domestik sangat penting guna menarik investasi dari luar negeri.

Sebelumnya, Indonesia Investment Forum menilai Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan pertumbuhan ekonomi dunia. Hal itu terungkap dari webinar Indonesia Investment Forum by Sector Series 2022 bagian pertama yang mengangkat tema investasi di infrastruktur Indonesia.

Webinar tersebut dilakukan serempak di berbagai kota di sejumlah negara, semisal New York, Jakarta, Tokyo, Seoul, London, Paris, Singapura, Hong Kong, dan Shanghai.

Direktur Investasi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) Hendra Purnama mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan peluang investasi yang menjanjikan didukung gencarnya pengembangan infrastruktur.

Salah satunya adalah pengembangan jaringan telekomunikasi pada proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

"Salah satu peluang investasi menarik dari Indonesia adalah pengembangan jaringan telekomunikasi di IKN yang membutuhkan nilai investasi besar dan secara bersamaan menawarkan return investasi menarik," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/7/2022).

Senada, Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono mengutarakan, pihaknya sebagai salah satu perusahaan BUMN karya menawarkan daftar panjang proyek infrastruktur yang menarik bagi investor.

"Kami siap berkolaborasi dengan para investor untuk datang ke Indonesia membangun 17 ribu pulau di Indonesia," ujar Destiawan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan ketertarikan para investor dan pengusaha Uni Emirat Arab (UEA) untuk berinvestasi di Indonesia.

Hal ini Erick sampaikan saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berdialog dengan sejumlah investor dan pengusaha di Hotel Emirates Palace, Abu Dhabi, UEA, Jumat (1/7/2022).

"Alhamdulillah tadi pertemuan Bapak Presiden dengan beberapa perusahaan investasi dari Abu Dhabi, mereka sangat optimistis bekerja sama dalam beberapa proyek yang bisa disinergikan antara UAE, dengan Indonesia," ujar Erick, dikutip Sabtu (2/7/2022).

Para pengusaha dan investor yang hadir dalam pertemuan dengan Jokowi antara lain National Security Advisor Sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, CEO Abu Dhabi Holding Mohamed Hassan Al Suwaidi, dan Executive Director Lulu Group Ashraf Ali.

Erick menyebut ada empat poin yang menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut yakni kerja sama di bidang logistik udara, ibu kota Nusantara (IKN), pembangunan wisata laut dalam konteks ekonomi biru, dan perbandingan kebijakan keuangan Indonesia dengan banyak negara.

Erick menilai UEA dan Indonesia bisa menjadi mitra yang saling menguntungkan di tengah ketidakpastian rantai pasok dan logistik dan rantai pasok dunia.

Erick mengatakan Indonesia merupakan pusat rantai pasok lantaran dikenal kaya akan sumber daya alam seperti energi hingga pangan.

"Secara bersamaan UAE ini bisa menjadi jendela untuk Indonesia untuk melakukan transaksional dari barang-barang kita ke luar negeri. Ini juga jadi bagian pembukaan lapangan kerja yang sangat besar untuk Indonesia dan tentu bagaimana kita bisa memaksimalkan kerja sama ekonomi," sambung Erick.