Jokowi: Kalau Ada Mafia Tanah Main-Main Silakan Gebuk

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto beserta seluruh anak buahnya untuk serius memberantas mafia tanah. Jokowi pun meminta mafia tanah diberantas sampai ke akar-akarnya.

“Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?” ujar Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (22/08/2022).

Saat ini khususnya di Jawa Timur masih ada sekitar tujuh juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, Kepala Negara mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.

“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” tambahnya.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah. Konflik maupun sengketa tanah di daerah di Indonesia, menurut Presiden, masih banyak terjadi dikarenakan masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.

“Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim ‘ini tanah saya,’ (tunjukkan) ‘oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada’, (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengurus sertifikat tanah. Pada tahun 2016, Presiden mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN untuk mengeluarkan lebih banyak dari jumlah sertifikat yang dikeluarkan saat itu.

“Saat itu 2016, saya minta buat 5 juta setahun, saya tunggu coba bisa enggak 5 juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi 7 juta, ternyata juga selesai, naikkan lagi 9 juta ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau itu sebetulnya bisa,” kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto meresmikan Program Loket Prioritas Pelayanan Pertahanan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN). Program ini hadir guna meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

Dengan adanya PELATARAN ini, pemilik tanah bisa mengajukan pelayanan pertahanan atau sertifikat tanah secara langsung tanpa melalui kuasa. Sesuai namanya, layanan ini buka di weekend atau akhir pekan sehingga masyarakat yang bekerja di hari kerja bisa memanfaatkan

"Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat meluncurkan loket Prioritas Pelayanan Pertahanan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN)," ujar Hadi Tjahjanto, di Hotel Ritzh Calton, Jakarta, Selasa (26/7/2022).

Dia menjelaskan program PELATARAN dijalankan pada hari Sabtu dan Minggu khususnya bagi Kantor Pertanahan (Kantah) yang memiliki kriteria tanah yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan Kantah dengan rata-rata jumlah layanan di atas 2.000 berkas per bulan.

"Total Kantah yang akan membuka pelayanan akhir pekan berjumlah 107 Kantah," terang Hadi.

Dalam kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto juga meluncurkan hotline bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan pada nomor Whatsapp 0811-1068-0000.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tak segan-segan akan mencopot anak buahnya yang terbukti melakukan pelanggaran.

Diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap seorang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) diduga terkait dari sindikat mafia tanah. Pejabat inisial PS ditangkap di Depok, pada Selasa (12/7) malam.

"Saya memerintahkan Irjen di ATR/BPN saya perintahkan untuk mengawal sistem dan kinerja pegawai di lingkungan ATR/BPN. Apabila terjadi pelanggaran saya tidak akan segan-segan mencopot, proses hukum dan pecat," kata Hadi kepada wartawan, Senin (18/7).

"Saya harapkan tidak ada lagi masuk angin. Tingkatkan pelayanan, tetap semangat, tidak perlu ragu atau takut sesuai ketentuan," sambungnya.

Eks Panglima TNI ini ingin agar anak buahnya dapat bekerja dengan baik dan profesional serta ikhlas. Tak hanya itu, Hadi juga ingin agar segala tugas yang dijalaninnya itu sebagai ladang ibadah.

"Yakinkan bahwa saya juga akan melindungi dan membela jajaran saya jika mereka telah melakukan sesuatu sesuai ketentuan," ujarnya.