Pemerintah Jaring Investor Proyek Jalan Trans Papua Segmen Mamberamo-Elelim

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menggelar sesi market sounding kepada para investor untuk terlibat dalam proyek pembangunan Jalan Trans Papua segmen Mamberamo-Elelim, yang bakal digarap melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Perencana Ahli Madya Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan Bappenas, Astu Gagono Kendarto mengatakan, melalui skema KPBU ini, pemerintah mengajak swasta dan investor untuk bekerjasama terkait layanan dari pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua.

"Selain pembangunan infrastrukturnya, juga layanannya bagian dari yang dikerjasamakan. Operasi pemeliharaan jadi bagian yang akan dilaksanakan badan usaha pelaksana selama masa perjanjian usahanya," jelas Astu dalam sesi market sounding proyek Jalan Trans Papua segmen Mamberamo-Elelim, Selasa (6/9/2022).

Mengutip data Kementerian Keuangan, proyek Jalan Trans Papua ruas Mamberamo-Elelim merupakan bagian dari ruas jalan yang menghubungkan wilayah Jayapura dengan Wamena. Lokasi preservasi Jalan Trans Papua dimulai dari arah Wamena kilometer 366+690 dengan panjang penanganan sebesar 45,94 km.

Kondisi eksisting jalan berupa jalan tanah padat yang rencananya akan ditingkatkan pengaspalannya melalui skema KPBU, yang rencananya akan memiliki masa konsesi selama 15 tahun dengan skema pengembalian yang akan digunakan berupa availability payment serta nilai investasi sebesar Rp 3,6 triliun.

Kementerian PUPR bertindak sebagai penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK), dan dalam pelaksanaannya akan menggunakan skema berupa DBFOMT (Design Build Finance Operate Maintenance Transfer).

Lebih lanjut, Astu mengutarakan, Jalan Trans Papua ruas Mamberamo-Elelim jadi proyek infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan publik. Adapun sumber daya pelaksananya bisa berasal sebagian atau seluruhnya dari badan usaha pelaksana.

"Kalau seluruhnya berarti proyek itu sudah layak secara finansial. Tetapi kalau sebagian perlu dukungan kelayakan dari pemerintah," imbuh dia.

Adapun porsi pengembalian dana untuk pihak investor mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2016, tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

"Nantinya, Trans Papua segmen Mamberamo ini pengembalian investasinya dari ketersediaan layanan. Kemudian ada dukungan kelayakan, dan dana penyiapan dari Kementerian Keuangan," ujar Astu.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyelesaikan secara bertahap pembangunan koridor Jalan Trans Papua yang belum rampung yakni untuk Koridor Jayapura-Oksibil untuk Ruas Keerom-Batom.

“Jalan yang belum tembus di Trans Papua, antara lain di Koridor Jayapura-Oksibil, Ruas Keerom-Batom sepanjang 183 kilometer (km) yang akan diselesaikan secara bertahap sampai dengan tahun 2024,” kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan prioritas pembangunan Trans Papua sampai dengan 2024 adalah penuntasan Ruas Jayapura-Wamena sebagai koridor logistik wilayah di Pegunungan, dan Koridor Manokwari-Mameh-Windesi-Kampung Muri-Kwatisore-Batas Papua.

Proyek Jalan Trans Papua yang dicanangkan sepanjang 3.462 km masih menyisakan 183 km yang belum tembus. Sepanjang 1.647 km sudah dalam kondisi teraspal yaitu 977 km di Papua, dan 670 km di Papua Barat.

Selain Jalan Trans Papua, pada 2022, Endra menjelaskan Kementerian PUPR juga sedang mengerjakan beberapa proyek infrastruktur di Provinsi Papua yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetekun, Jalan Akses Yetekun, Rehabilitasi 235 unit Prasarana Pendidikan, Papua Youth Creative Hub, Gedung Keuskupan Merauke, dan Jembatan Asmat.

Kemudian, untuk infrastruktur yang sedang dikerjakan di Provinsi Papua Barat yaitu penanganan Kumuh Kota Sorong, pembangunan Pasar Tumburuni Kabupaten Fak Fak, Rehabilitasi 221 unit Prasarana Pendidikan dan Prasarana Air Baku di KEK Sorong dan Irigasi Bomberay di Kabupaten Fak Fak.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun 29 jembatan di ruas Merauke–Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat untuk membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas antar kabupaten dan kota di Papua Barat.