Terkuak Alasan Sri Mulyani Enggan Melebarkan Defisit 3 Persen di 2023

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara menanggapi usulan agar pemerintah melanjutkan pelebaran defisit APBN di atas 3 persen.

Pelonggaran defisit APBN tersebut kali ini bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional yang disokong terjangkaunya harga energi.

Sri Mulyani mengingatkan jika setiap pelebaran defisit tetap harus dilakukan secara konsolidatif. Sehingga bisa menghasilkan pemulihan ekonomi yang lebih cepat dan kuat.

"Artinya kita harus tetap sangat selektif karena defisit itu bukan tanpa konsekuensi," kata Sri Mulyani dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022: Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (7/9).

Selama ini pemerintah menggunakan instrumen defisit secara cermat dan prudent. Sebab ada biaya yang harus dikeluarkan pemerintah ketika menarik utang untuk menutupi kekurangan anggaran.

"Karena tadi cost of fund-nya tinggi, gejolaknya menjadi sangat nyata. Sehingga kita harus gunakan instrumen itu selama justify," jelas dia.

Memang ada celah bagi ruang fiskal untuk kembali memperlebar defisit di atas 3 persen. Perlu ada alasan yang sangat mendesak seperti penanganan pandemi di tahun 2020 lalu.

Bila menggunakan alasan yang sama, tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sebab penyebaran virusnya relatif sangat terkendali sekarang.

Terlebih anggaran tahun ini masih mampu membayarkan utang tagihan biaya rumah sakit sudah diselesaikan. "Tapi belanja untuk menangani Covid sekarang sudah menurun tajam," imbuhnya.

Sebaliknya, jika menggunakan alasan untuk kompensasi dan subsidi energi juga masih belum bisa. Sebab jumlah yang perlu dialokasikan tergantung pada harga minyak dunia.

"Jadi kalau kita lihat sebenarnya kebutuhan itu sangat besar," kata dia.

Dia menegaskan belanja APBN tidak hanya fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro saja. Melainkan melihat kualitas belanja negara juga.

Saat ini belanja negara relatif cepat hanya untuk bantuan sosial. Sementara untuk program lain yang sifatnya belanja modal masih membutuhkan waktu untuk segera direalisasikan.

"Jadi jangan lihat makro, lihat ke mikro dan kualitas belanja," pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com