Kolombia Akhirnya Setuju Terima Deportasi Migran Ilegal dari AS Usai Ancaman Tarif Trump

Liputan6.com, Washington, DC - Gedung Putih mengklaim kemenangan dalam perselisihan dengan Kolombia mengenai penerimaan penerbangan deportasi migran ilegal dari Amerika Serikat (AS) pada Minggu (26/1/2025).

Itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tinggi dan sanksi lainnya terhadap Kolombia.

Trump telah memerintahkan pembatasan visa, tarif 25 persen untuk semua barang yang diimpor dari Kolombia yang akan dinaikkan menjadi 50 persen dalam waktu seminggu, serta tindakan pembalasan lainnya setelah Presiden Gustavo Petro menolak dua pesawat militer AS yang membawa migran ilegal menuju Kolombia. Petro menyebut Trump tidak memperlakukan para migran dengan martabat dalam proses deportasi.

Petro kemudian juga mengumumkan kenaikan tarif sebesar 25 persen atas barang-barang AS.

Trump mengatakan langkah-langkah tersebut diperlukan karena keputusan Petro "memperburuk" keamanan nasional AS dengan menghalangi penerbangan deportasi.

Namun, Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Minggu malam mengungkapkan, "Pemerintah Kolombia telah menyetujui semua persyaratan Presiden Trump, termasuk penerimaan tanpa batas semua migran ilegal dari Kolombia yang dipulangkan dari AS, termasuk penggunaan pesawat militer AS, tanpa pembatasan atau penundaan."

"Perintah tarif akan disimpan sebagai cadangan dan tidak akan ditandatangani."

Leavitt menambahkan Trump akan mempertahankan pembatasan visa terhadap pejabat Kolombia dan inspeksi bea cukai yang lebih ketat terhadap barang-barang dari negara tersebut hingga penerbangan pertama pemulangan warga Kolombia berhasil dilakukan.

Pemerintah Kolombia pada Minggu malam mengonfirmasi mereka menganggap permasalahan dengan pemerintahan Trump telah teratasi.

"Kami telah mengatasi kebuntuan dengan pemerintah Amerika Serikat," kata Menteri Luar Negeri Kolombia Luis Gilberto Murillo seperti dikutip dari AP, Senin (27/1). "Kami akan terus menerima warga Kolombia yang kembali sebagai deportan, dengan menjamin mereka diperlakukan secara layak sebagai warga negara yang memiliki hak-hak."

Murillo menuturkan bahwa pesawat kepresidenan Kolombia tersedia untuk memfasilitasi pemulangan migran.

Masih pada Minggu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan dia memberikan wewenang untuk memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat pemerintah Kolombia dan keluarga mereka yang disebutnya bertanggung jawab atas gangguan terhadap operasi pemulangan migran ilegal. Pembatasan ini diberlakukan di samping langkah Kementerian Luar Negeri AS menangguhkan pemrosesan visa di Kedutaan Besar AS di Bogota.

Petro sebelumnya mengatakan pemerintahannya tidak akan menerima penerbangan deportasi migran ilegal dari AS hingga pemerintahan Trump membuat protokol yang memperlakukan mereka dengan martabat. Dia menyampaikan hal itu melalui dua unggahan di platform media sosial X, salah satunya termasuk video berita yang menunjukkan migran yang diduga dideportasi ke Brasil berjalan di landasan dengan belenggu di tangan dan kaki mereka.

"Seorang migran bukanlah kriminal dan harus diperlakukan dengan martabat yang layak diterima oleh setiap manusia," kata Petro. "Itulah sebabnya saya mengembalikan pesawat militer AS yang membawa migran Kolombia ... Kami akan menerima mereka dengan pesawat sipil, tanpa diperlakukan seperti kriminal."

Rubio mengklaim bahwa Petro "membatalkan izinnya" atas penerbangan deportasi saat pesawat sudah terbang.

Kolombia secara tradisional merupakan mitra utama AS di Amerika Latin. Namun, hubungan keduanya mulai renggang sejak Petro, mantan gerilyawan, menjadi presiden berhaluan kiri pertama Kolombia pada 2022 dan berusaha menjauhkan diri dari AS.

Kolombia menerima 475 penerbangan deportasi dari AS antara 2020 hingga 2024, menduduki peringkat kelima setelah Guatemala, Honduras, Meksiko, dan El Salvador, menurut Witness at the Border, sebuah kelompok advokasi yang melacak data penerbangan.

Pada 2024, Kolombia menerima 124 penerbangan deportasi.

Kolombia termasuk pula negara-negara yang mulai menerima penerbangan deportasi yang didanai oleh AS dari Panama pada tahun lalu.

Pemerintah AS tidak segera memberikan komentar terkait pesawat dan protokol yang digunakan dalam deportasi ke Kolombia.

"Ini adalah pesan jelas yang kami kirimkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk menerima penerbangan pemulangan," kata seorang pejabat senior pemerintahan kepada AP dengan syarat anonim karena tidak diizinkan membahas masalah ini secara terbuka.

Pesawat kepresidenan Kolombia telah diumumkan tersedia untuk memfasilitasi pemulangan migran ilegal dan menjamin mereka diperlakukan dengan kondisi yang bermartabat.

Sebagai bagian dari serangkaian tindakan untuk memenuhi janji kampanye Trump dalam menanggulangi imigrasi ilegal, pemerintahannya menggunakan militer aktif untuk membantu mengamankan perbatasan dan melakukan deportasi.

Dua pesawat kargo C-17 Angkatan Udara AS yang membawa migran yang dideportasi dari AS tiba di Guatemala pada Jumat pagi. Pada hari yang sama, Honduras menerima dua penerbangan deportasi yang membawa total 193 orang.

Kolombia adalah pemasok minyak mentah terbesar keempat AS dari luar negeri, mengirim sekitar 209.000 barel minyak per hari tahun lalu, meskipun produksi domestik yang berkembang pesat telah mengurangi ketergantungan AS pada minyak asing. Negara Amerika Selatan ini juga menjadi pemasok bunga potong segar terbesar bagi AS.