Miris, Hanya 23 Persen Warga Indonesia Punya Akses Pipa Air Bersih

Pemerintah juga meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) sebagai upaya memperbaiki akses air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia.

oleh Arief Rahman H diperbarui 17 Okt 2022, 15:29 WIB
Diterbitkan 17 Okt 2022, 15:29 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut jika masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses air bersih  pada acara SOE International Conference di Bali, Senin (17/10/2022).
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut jika masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses air bersih pada acara SOE International Conference di Bali, Senin (17/10/2022).

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menyebut jika masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses air bersih yang sejatinya menjadi kebutuhan dasar. Serta harga air bersih yang memadai.

 "Hanya 23 persen masyarakat Indonesia yang mendapatkan akses ke perpipaan air bersih. Sebagian masyarakat Indonesia lainnya masih menghadapi tantangan ketimpangan harga air bersih dengan rentang harga Rp 65.000 hingga Rp 140.000 per meter kubik," jelas dia pada acara SOE International Conference di Bali, Senin (17/10/2022).

Pemerintah juga meluncurkan program Indonesia Water Fund (IWF) sebagai upaya memperbaiki akses air bersih bagi seluruh rakyat Indonesia. Peluncuran  IWF dilakukan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin secara daring.

Sebagai agent of development, BUMN telah mendorong program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti penyaluran pembiayaan ultra mikro dan penyelesaian Proyek Strategis Nasional yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. 

Seperti menginisiasi program Indonesia Water Fund (IWF) dalam rangka percepatan pemerataan akses layanan air bersih bagi masyarakat. Erick menjelaskan program IWF merupakan platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah, yang mana air bersih masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Wapres mengungkapkan, keberadaan IWF sebagai platform untuk mendukung percepatan investasi penyediaan sambungan air bersih ke rumah-rumah diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi Pemerintah melalui pendanaan non-APBN.

Erick berharap dengan sinergi antara BUMN dan strategic partner swasta serta global, IWF diharapkan dapat menjadi alternatif solusi bagi pemerintah dalam mempercepat perluasan akses air bersih kepada masyarakat melalui pendanaan non-APBN.Dia juga berkomitmen untuk terus menjalankan pprogram-program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat.

 

Tidak Bisa Sendiri

Menteri BUMN Erick Thohir pada  acara SOE International Conference di Bali, Senin (17/10/2022).
Menteri BUMN Erick Thohir pada acara SOE International Conference di Bali, Senin (17/10/2022).

Erick menegaskan Peran BUMN sebagai agent of development di masyarakat akan berjalan beriringan bersama dengan transformasi BUMN. "Kami yakini jika kedua prioritas ini berjalan bersama, BUMN dapat semakin meningkatkan perannya sebagai lokomotif pembangunan bangsa Indonesia. Tentu kami tidak bisa berjalan sendiri, maka dari itu dalam acara ini kami membuka pintu seluas-luasnya untuk berkolaborasi dengan Pemerintah, Private Sector dan juga Mitra Strategis Global untuk turut bersama membangun ekosistem di Indonesia," kata Erick.

SOE International Conference ini mengangkat topik-topik yang mendukung fokus pemerintah pada G20 tahun 2022, yaitu Digitalisasi, Energy Transition, FinancialInclusion, dan Transformasi Kesehatan. Dengan melibatkan para pembicara internasional, dari mulai praktisi, akademisi, konsultan, perwakilan pemerintah, dan lembaga multilateral.

Rangkaian kegiatan SOE International Conference yang berlangsung selama 2 hariakan dihadiri lebih dari 1000 peserta yang berasal dari negara G20 seperti Amerika Serikat, Inggris, India, Australia, Korea Selatan, China, Jepang dan Rusia serta perwakilan negara non G20 seperti Spanyol, Uni Emirat Arab, Singapura,Belanda, dan negara lainnya. 

Para peserta merupakan para pemimpin dengan berbagai latar belakang termasuk di antaranya Kementerian/Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, DPR, kedutaan besar negara sahabat, Organisasi Internasional, Akademisi, Peneliti hingga investor domestik dan Internasional

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya