Inflasi Sulawesi Selatan Tembus 6,35 Persen Imbas Harga BBM Naik

Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Daerah, serta stakeholders terkait secara intens melakukan sinergi dan kolaborasi pada pengendalian inflasi di tingkat daerah maupun nasional.

Salah satu upaya pengendalian inflasi pangan yaitu, program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman yang dibacakan oleh Kepala, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Imran Jausi, mengatakan pada bulan September 2022, Sulawesi Selatan mengalami inflasi tahunan sebesar 6,35 persen yoy atau berada di atas inflasi nasional.

“Pendorong utama inflasi September adalah komponen harga yang diatur Pemerintah yang utamanya didorong oleh kenaikan tarif pasca penyesuaian harga BBM,” kata Imran dalam acara GNPIP di Sulawesi Selatan, Senin (24/10/2022).

Kata dia, diperkirakan inflasi di Sulawesi Selatan masih berlanjut akibat pengaruh kebijakan penyesuaian harga BBM, sehingga perlu memberikan perhatian khususnya dalam pengendalian inflasi kedepannya.

Kendati demikian, beberapa program pengendalian inflasi jangka pendek dan jangka panjang di Sulawesi Selatan telah dijalankan bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi baik ditingkat provinsi maupun kabupaten kota mulai dari sisi Hulu dan Hilir. Hal ini membawa Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan sebagai PTID terbaik di tingkat provinsi wilayah Sulawesi.

“Capaian ini merupakan bukti sinergitas yang antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Bank Indonesia, Perekonomian satuan kerja perangkat daerah yang terkait seperti Bulog, Badan Usaha Milik Daerah dan beberapa pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Hal ini menjadi pemacu semangat kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan untuk terus bekerja menstabilkan harga kebutuhan pokok. Prestasi yang sangat membanggakan ini jangan sampai membuat pemerintah lengah untuk terus bekerja mengendalikan inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga harga-harga menjadi stabil dan tingkat kesejahteraan masyarakat bisa terjaga dengan baik.

Sejalan dengan program pengendalian inflasi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan, berperan penting di tengah tren kenaikan harga komoditas yang bergejolak.

“Upaya inflasi juga perlu diperkuat sebagaimana dampak akibat kebijakan penyesuaian BBM, penggunaan dana APBD dan belanja wajib 2 persen dari DTU untuk mendukung pengendalian dan penanganan dampak inflasi sesuai arahan presiden telah kami optimalkan guna menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan inisiatif GNPIP yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan,  terdapat berbagai program yang tengah Pemerintah Daerah dilaksanakan demi menjaga inflasi pangan di wilayah Sulawesi selatan mulai dari hulu hingga hilir.

“Di sisi hulu ada program mandiri benih yang merupakan program pembagian benih unggul pada 100 ribu hektar sawah di Sulawesi Selatan dan program ini alhamdulillah secara nyata sudah meningkatkan produktivitas petani di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Selain itu pemberian alat-alat mesin pertanian dan sarana produksi melalui dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan Provinsi  Sulawesi Selatan juga dalam rangka mendukung kegiatan ini. Saat ini juga tengah dilakukan upaya penguatan penggunaan teknologi informasi dan komputer dalam rangka penyusunan neraca pangan di kabupaten kota secara real time.

“Kemudian di sisi hilir, bekerjasama dengan dinas ketahanan, pangan dinas perdagangan, kantor perwakilan Bank Indonesia, Bulog, dan instansi lainnya secara reguler melakukan bazar pasar murah di Sulawesi Selatan,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran Rp 3,5 triliun untuk mengatasi inflasi di daerah pasca kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak subsidi pada September lalu.

Angka ini lebih tinggi dari perkiraan pemerintah yang meminta Pemda menyisihkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

"Realisasinya kita perkirakan Rp 2,1 triliun, ternyata mencapai Rp 3,5 triliun. Jadi daerah komit menggunakan Rp 3,5 triliun untuk membantu masyarakat," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Minggu (23/10).

Meski dana yang dialokasinya begitu besar, namun realiasainya masih sangat rendah. Per 20 Oktober, baru 277,6 triliun yang terealisasi dari anggaran Rp 3,5 triliun.

"Tapi realisasinya baru Rp 277 miliar atau Rp 7,9 persen," kata Sri Mulyani.

Apalagi alokasi untuk bantuan sosial yang dialokasikan Rp 1.716, triliun, baru terserap Rp 105,3 miliar atau hanya 6,1 persen saja. Tak hanya itu, alokasi untuk program penciptaan lapangan kerja realisasinya baru Rp 69,4 miliar atau 10,4 persen dari anggaran Rp 665 miliar.

Subsidi sektor transportasi juga baru terealisasi Rp 40,5 miliar ata 12,3 persen dari anggaran Rp 328,9 miliar. Bendahara negara ini pun meminta proses pencairan dana-dana tersebut segera bisa dilakukan. Agar masyarakat bisa segera terbantu baik dari APBN maupun APBD.

"Ini dananya ada tapi perlu diakselerasi.

Begitu juga dengan program perlindungan sosial lainnya yang baru diserp Rp 62,4 triliun atau 7,9 persen dari anggaran Rp 791,2 miliar.

Dia meminta penyerapannya segera dilakukan karena banyak masyarakat yang saat ini menghadapi situasi sulit. Terlebih kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian.

"Terutama untuk masyarakat yang merasakan beban berat karena ada tekanan yang terjadi secara global," kata dia.

"Saya harap daerah bisa segera merealisasikan," perintah Sri Mulyani.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan Trade Expo Indonesia ke-37 tahun 2022. Kepala negara menyinggung, inflasi Indonesia mengalami peningkatan akibat adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

“Inflasi pada bulan Agustus masih bisa kita kendalikan di 4,6, Kuartal kedua 4,9 persen. Tapi karena kenaikan BBM kemarin, inflasi naik sedikit di angka 5,9 persen,” kata Jokowi dalam acara tersebut, seperti dikutip dari siaran daring, Rabu (19/10/2022).

Meski angkanya naik, Jokowi memastikan negara masih bisa mengendalikan hal itu. Dia pun memerintahkan untuk membandingkan Indonesia dengan negara lain. Sebab, Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi di antara negara-negara G20.

“Kita patut bersyukur bahwa di tengah krisis di tengah resesi, Indonesia di kuartal kedua masih tumbuh 5,44 persen. Ini wajib kita syukuri. Kita termasuk negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi di antara negara G20 maupun negara lainnya,” bangga presiden.

Selain itu, Jokowi juga bersyukur atas dukungan semua pihak maka selama 29 bulan. Indonesia mencatatkan kita surplus neraca perdagangan. Bahkan pada tahun ini, sejak Januari sampai September, surplus neraca dagang Indonesia mencapai USD 39,8 miliar. 

“Ini jumlah tidak sedikit. Ini juga berkat kerja keras bapak ibu sekalian. Jadi kita semuanya harus tetap optimis,” Jokowi memungkasi.