Konektivitas jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Nasional

Liputan6.com, Jakarta Jelang debat kandidat calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (4/11), Akbar Himawan Buchari (AHB) mengapresiasi tema debat yang mengangkat soal 'Peran HIPMI dalam Mendorong Konektivitas Pembangunan' di Indonesia.

Menurut Akbar, konektivitas pembangunan sangat penting dihadirkan agar akselarasi pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun lokal bisa berjalan baik sehingga dapat memberi dampak yang positif terhadap semua aspek.

"Harus diakui bahwa konektivitas pembangunan yang terintegrasi dapat memberi stimulus terhadap banyak hal, diantaranya adalah memudahkan investasi sehingga signifikansi pembangunan ekonomi akan mengalami peningkatan baik secara lokal maupun nasional," demikian penjelasan Caketum Akbar Himawan Buchari saat ditemui wartawan di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dikutip Jumat (3/11/2022).

Selain itu, kata Akbar Buchari, konektivitas pembangunan juga akan berdampak terhadap efisiensi dari sisi jarak tempuh yang bisa memangkas biaya logistik yang selama ini terlalu memberatkan pengusaha maupun masyarakat.

Wakil Ketua Umum (WKU) BPP HIPMI ini berharap, kader HIPMI se-Indonesia bisa ikut berkonstribusi, dengan mendukung program pemerintah dalam membangun konektivitas pembangunan yang berkelanjutan agar pemerataan pembangunan bisa tercipta di semua daerah di Indonesia.

"Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi selama 7 tahun terakhir ini perlu kita apresiasi dan dukung secara bersama. Kebijakan Pak Presiden dalam membangun infrastruktur di hampir semua daerah di Indonesia adalah cara berfikir seorang pemimpin yang out of the box dan genuine," kata Akbar Buchari.

Kebijakan Presiden Jokowi dalam membangun konektivitas pembangunan nasional ini sendiri telah dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020- 2024 yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap daya saing pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerima Mari Elka Pangestu, World Bank Managing Director of Development Policy and Partnerships, dalam pertemuan tatap muka pada Minggu (23/10/2022) di sela-sela acara kunjungan kerja Menko Airlangga di Washington D.C.

Pertemuan tersebut turut dihadiri pula oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat Rosan Roeslani, serta Pejabat Eselon 1 Kemenko Perekonomian dan Kementerian Perindustrian. 

Pertemuan bilateral tersebut berlangsung akrab dan konstruktif, dengan membahas sejumlah topik antara lain peran Indonesia dalam ASEAN Energy Connectivity, Transformasi Digital, Food Security dan juga membahas Partnership on Global Infrastructure and Investment (PGII).

Menko Airlangga dan MD World Bank Mari Pangestu mendiskusikan berbagai upaya Pemerintah Indonesia dan peran serta World Bank dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam bidang transisi energi.

Di Kawasan Asia Tenggara, Indonesia berencana untuk membangun konektivitas listrik yang melibatkan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. 

Belajar pada situasi saat ini, ketersediaan energi listrik menjadi sangat penting sehingga perlu membangun energi listrik alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung dalam payung kerja sama infrastruktur jaringan listrik kawasan Asia Tenggara.

Terkait isu transformasi digital, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan pengembangan Data Center di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park (NDP) sebagai bagian upaya mendukung pengembangan ekonomi digital di Indonesia dan konektivitas internasional khususnya di Kawasan Asia Tenggara.

Adanya KEK NDP akan dapat menjadi salah satu potensi proyek pengembangan Data Center di Indonesia yang dapat menarik banyak investor.

“ASEAN Digital Master Plan 2025 memerlukan integrasi investasi digital dan sumber energi," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/10/2022).

ASEAN Digital Masterplan 2025, merupakan desain lima tahun untuk memfasilitasi kerja sama regional dalam pengembangan sektor digital di ASEAN.

Mengenai digitalisasi sektor finansial, saat ini Pemerintah tengah mengambil langkah penyesuaian seperti harmonisasi kepabeanan untuk e-commerce dan digitalisasi sektor pajak.

Terkait dengan topik Food Security, digagas ASEAN Reserve Fund untuk memastikan ketersediaan komoditas beras di Kawasan Asia Tenggara.

Terkait perubahan ikllim, studi dari World Bank menyebutkan bahwa produksi pangan global menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi dari produksi energi ataupun deforestasi. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dengan menjalankan Sustainable Food Production.