G20 Siap Hadapi Pandemi, Jokowi: Kita Perlu WHO yang Bertaring

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti anggota G20 untuk bersiap mengahadapi potensi pandemi kedepannya. Ini disampaikan dalam forum kedua Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20.

Jokowi mengingatkan kalau pandemi bisa datang kapan pun. Maka, salah satu hal konkret yang dibentuk adalah Pandemic Fund.

"Para pemimpin G20, dunia kita semakin pulih dari pandemi covid-19, namun kita tidak boleh lengah, darurat kesehatan berikutnya dapat muncul kapan saja. Kali ini dunia harus lebih siap, kesiapsiagaan kita akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita," kata dia dalam Forum KTT G20, Selasa (15/11/2022).

"G20 harus mengambil langkah-langkah nyata dan segera," kata dia.

Kepala negara ini menekankan kalau salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memperkuat organisasi kesehatan dunia atau WHO. Harapannya, hal ini bisa jadi landasan dalam menangani krisis kesehatan kedepan.

"Pertama, arsitektur kesehatan global harus diperkuat. Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertaring. Solidaritas dan keadilan harus menjadi ruh arsitektur kesehatan global," paparnya.

Sebagai upaya kolaborasi, G20 berhasil menghadirkan wadah untuk menampung dana persiapan pandemi, dinamai Pandemic Fund. Jokowi meminta, negara anggota G20 ikut terlibat dalam memberi pendanaannya agar lebih optimal.

"Saya mengajak semua pihak berkontribusi, Indonesia telah memberikan komitmen USD 50 jtua. G20 juga harus ikut mengawal proses pembentukan traktat (perjanjian internasional) pandemi. Ini penting untuk memperkuat kesiapsiagaan di tingkat nasional, kawasan dan global," terangnya.

Pada sesi pertama, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dihadapkan pada 2 pilihan sulit dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20. Yakni, mencatatkan keberhasilan lewat berbagai kesepakatan, atau munculnya satu tambahan kegagalan ditengah ancaman krisis global.

Hal ini diwanti-wanti kepala negara kepada sederet pimpinan negara anggota The Group of 20 atau G20. Menurutnya, segala peluang perlu dimanfaatkan oleh seluruh negara, sehingga mencapai kesepakatan bersama.

Disamping ancaman krisis pangan, Jokowi melihat tatanan dunia dan hukum internasional sedang diuji. Ini jadi rembetan dari dampak pandemi Covid-19 hingga masalah akibat perang.

"Hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan? Atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal," kata dia dalam forum KTT G20, Selasa (15/11/2022).

Sebagai Presidensi G20, Indonesia menurutnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani berbagai perbedaan yang terlihat. Bahkan, perbedaan itu dinilai dalam posisi yang cukup lebar.

"Sebagai presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam, yang sangat lebar," ungkapnya.

"Namun, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika kita semua, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia," beber Jokowi.

Pada kesempatan ini, Jokowi juga membawa pesan perdamaian. Hal ini dilandaskan pada demokrasi yang jadi corak Indonesia.

Dia mengisahkan kalau Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, serta lebih dari 700 bahasa daerah. Demokrasi di Indonesia berjalan dari tataran tingkat desa, pemilihan kepala desa, sampai tataran negara, pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.

"Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan, dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20," paparnya.

Dia kembali menegaskan kalau KTT G20 tidak punya pilihan lain. Semuanya perlu memiliki paradigma terhadap kolaborasi untuk mengamankan dunia.

"Kita memiliki tanggung jawab, bukan hanya bagi rakyat kita sendiri, tapi seluruh masyarakat penduduk dunia," tegasnya.

Selanjutnya, Jokowi mengartikan, dengan adanya tanggung jawab tadi, semua negara perlu tunduk pada hukum internasional. Artinya, perlu ada solusi yang baik untuk semua atau win-win solution.

"Memiliki tanggung jawab disini juga berarti kalau kita harus menyetop perang. Kalau oerang tak selesai, itu akan menghambat dunia untuk bergerak ke depan,"ujarnya.

"Jika kita tak menyelesaikan perang, itu akan menghambat kita untuk mengambil tanggung jawab di masa depan, untuk generasi saat ini dan generasi penerus. Kita tak boleh membiarkan dunia pecah belah, kita harus menghentikan dunia kembali masih ke perang dingin lainnya," bebernya.