ADB Suntik Rp 7,86 Triliun untuk Proyek EBT Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Indonesia mendapatkan pinjaman senilai USD 500 juta atau setara Rp 7,86 triliun dari Bank Pembangunan Asia (ADB). Pinjaman tersebut diberikan untuk mendukung reformasi sektor energi Indonesia untuk meningkatkan keberlanjutan dan tata kelola fiskal, memperluas investasi sektor swasta di bidang energi bersih dan terbarukan, serta mempromosikan pemulihan hijau dari pandemi Covid-19.

“Program ini mendukung pemerintah dalam pelaksanaan kerangka kebijakan guna mencapai keuangan berkelanjutan di sektor energi dan meningkatkan akses energi, sekaligus komitmen untuk bertransisi ke energi bersih," kata Spesialis Energi Senior ADB, Yuki Inoue dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (30/11).

Selain itu, ADB juga akan mengelola pinjaman senilai USD 15 juta bagi subprogram ketiga pada Program Energi Berkelanjutan dan Inklusif (Sustainable and Inclusive Energy Program).

Program ini didanai oleh Dana Infrastruktur ASEAN (ASEAN Infrastructure Fund) melalui Fasilitas Katalis Pembiayaan Hijau ASEAN (ACGF/ASEAN Catalytic Green Finance Facility).

Selain itu, proyek tersebut juga akan mendapatkan pembiayaan bersama setara USD 292 juta dari Kerjasama Pembangunan Jerman (German Development Cooperation), melalui KfW.

Tak hanya itu, proyek ini juga mendapat tambahan dana USD 60 juta dari Dana Kerjasama Pembangunan Ekonomi (Economic Development Cooperation Fund).

Lebih lanjut Yuki mengatakan subprogram ini meneruskan dua subprogram sebelumnya yang mendukung reformasi pemerintah Indonesia di sektor energi dari 2014 sampai 2017. Hal ini selaras dengan prioritas operasional ADB berdasarkan Strategi 2030.

Subprogram tersebut mencakup reformasi tarif listrik dan penargetan subsidi yang lebih tepat, dengan dukungan bagi golongan yang lebih rentan, termasuk rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga.

Langkah-langkah tersebut telah membawa penghematan bahan bakar yang signifikan dan subsidi listrik selama periode program.

Sehingga bisa membantu pemerintah untuk dapat mengelola kenaikan tajam harga energi internasional pada 2022. Subprogram tersebut juga mendukung inisiatif pemerintah dalam mengedepankan produksi energi terbarukan (EBT) dengan mekanisme penetapan harga baru, peraturan untuk mempromosikan sistem pembangkit listrik tenaga surya terapung, sistem surya fotovoltaik di atap bangunan, kendaraan listrik, serta berbagai standar dan langkah-langkah efisiensi energi.

Melalui reformasi tersebut, pemerintah telah mengadopsi insentif energi terbarukan dan memperluas akses energi sehingga mencapai lebih dari 99 persen penduduk pada 2021. Angka ini naik dari sebelumnya 84 persen pada 2014.

Beriringan dengan pernyataan bersama Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan dan Mekanisme Transisi Energi yang telah diumumkan pada pertemuan G20 di Bali pada November 2022.

Program tersebut juga mendukung komitmen pemerintah untuk mengembangkan strategi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia serta transisi energi bersih, yang akan menjadi fokus dukungan ADB bagi sektor energi Indonesia ke depannya.

Amerika Serikat disebut telah menyampaikan wacana pemberian USD 20 miliar untuk upaya menekan emisi karbon di Indonesia, termasuk melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ternyata, sejumlah proyek yang berkaitan dengan energi baru terbarukan juga jadi sasaran penggunaan dana tersebut.

Dana ini disalurkan melalui komitmen yang disebut Just Energy Transition adn Partnership (JETP) yang lahir dalam Presidensi G20 Indonesia. Ini disebut jadi komitmen negara G20 dalam menekan emisi karbon di dunia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menyebut beberapa sektor yang bakal dilirik penggunaan dana tersebut. Mulai dari pensiunkan PLTU hingga proyek pembangkit EBT.

"I thinks all above, semuanya. Karena itu bukan mauku ya, itu harapannya, kita mau fokus itu dulu, karena targetnya kan di power dulu, karena kan targetnya kan power sector emission ya," kata dia dalam Media Briefing JETP, di Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Dia memang menegaskan untuk langkah awal, prioritasnya adalah untuk mendukung pensiun dini PLTU. Meski demikian, prosesnya akan dilakukan secara bertahap, dengan dana yang dikucurkan dari JETP juga per proyek pensiunan.

Selain itu, proyek yang bakal masuk kategori pendanaan dari JETP adalah co-firing PLTU. Sebut saja upaya pembangkit PLTU yang memanfaatkan hydrogen. Alasannya, ini jadi salah satu upaya yang masuk kategori menekan emisi karbon.

"Co-firing should be must masuk, jadi kalau mislakan ad ayang bikin projek untuk co firing baik itu hydrogen, mau bikin hydrogen untuk co-firing misalnya, harusnya kita bisa mintain ya, karena itu part of the emission reduction," paparnya.

Secara umum, pihaknya kini tengah melakukan perencanaan lebih lanjut pasca wacana itu dilempar saat KTT G20 di Bali. Waktu penyusunan berbagai rencana teknisnya dilakukan dalam waktu 6 bulan sejak KTT G20 berakhir.

Dengan begitu, Rachmat belum bisa merinci proyek yang dimaksudnya. Termasuk, PLTU-PLTU mana saja yang lebih dulu dipensiunkan.

Di sela-sela KTT G20 pada hari pertama 15 November 2022, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan para pemimpin dunia lainnya mengumumkan peluncuran Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership, atau disingkat JETP) di Indonesia.

"Departemen Keuangan bangga bekerja dengan para mitra publik dan swasta untuk menyusun paket keuangan besar bersejarah ini, dengan fokus membantu transisi salah satu negara dengan emisi tertinggi di dunia menuju ekonomi yang adil dan berkelanjutan," puji Menteri Keuangan AS Janet Yellen yang menghadiri acara peluncuran JETP di Bali soal kemitraan itu seperti dikutip dari keterangan tertulis Kedubes AS di Jakarta, Minggu (20/11/2022).

"Paket keuangan 20 miliar dolar ini adalah bukti luasnya kemitraan ini. Dana ini dirancang untuk merespons upaya Indonesia saat ini dan di masa depan, untuk menghilangkan hambatan dalam berinvestasi di bidang energi bersih serta mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap," imbuhnya lagi.